Bakal Ambil Bagian dalam Pengelolaan Tambang, Begini Pernyataan Resmi PP Muhammadiyah

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Organisasi keagamaan Muhammadiyah dikabarkan akan ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang, seperti halnya Nahdlatul Ulama.

Mengenai kabar tersebut, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan pernyataan resmi terkait pengelolaan tambang.

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief mengatakan pihaknnya dalam hal pengelolaan tambang akan diumumkan saat konsolidasi nasional di Yogyakarta akhir Juli ini.

"Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu-Ahad di Yogyakarta, nanti tunggu itu aja pernyataannya," ujarnya, Kamis, 25 Juli 2024.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

BACA JUGA:

• Duh, 2 Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
• Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Kompensasi Politik di Pilpres? Ini Penjelasan Tokoh NU

Namun, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut enggan menjawab soal IUP.

Menanggapi hal tersebut, Hilman Latief menyebut bahwa PP Muhammadiyah akan segera mengumumkan secara resmi soal sikap lembaga perihal izin konsesi tambang.

"Nanti aja yang resmi saja, ya. Nanti umumkan. Nanti aja resminya saja," kata dia.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada 11 Juli 2024 lalu menyatakan pihaknya akan melakukan pengkajian untuk menentukan arah yang akan diambil jika mendapat tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah.

Menurut dia, Muhammadiyah akan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan soal tambang untuk ormas keagamaan. Berbagai aspek bakal menjadi pertimbangan yang melibatkan seluruh elemen di Muhammadiyah hingga tingkat daerah.

BACA JUGA:

• Beda dengan NU, Muhammadiyah Singgung Mafia Soal Tawaran Kelola Tambang
• Kini Ormas Boleh Kelola Tambang, Presiden Jokowi Sudah Tandatangani Aturannya

Muhammadiyah juga akan berkonsultasi dengan berbagai ahli lintas bidang serta perwakilan daerah soal manfaat tambang terhadap masyarakat serta meminimalisir potensi dampak negatif.

"Kemudian yang kedua juga yang kami lakukan ini tidak menimbulkan konflik internal di Muhammadiyah. Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam," kata dia.

Sumber: