Beda dengan NU, Muhammadiyah Singgung Mafia Soal Tawaran Kelola Tambang

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Organisasi Masyarakat (Massa) keagamaan Muhammadiyah berbeda sikap dengan Nahdlatul Ulama (NU) terkait pengelolaan izin pertambangan.

Muhammadiyah mengaku belum ada tawaran dari pemerintah soal izin usaha pertambangan (IUP) batu bara.

"Sampai sekarang pihak pemerintah belum datang silahturahmi ke PP Muhammadiyah," kata Wakil Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, Minggu, 9 Juni 2024.

Mukhaer juga mengatakan hingga saat ini internal Muhammadiyah masih melakukan kajian terhadap kebijakan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang tertuang dalam PP 25 Tahun 2024.

"Sampai sekarang kami belum memutuskan ya atau tidak. Perdebatan di Muhammadiyah itu sangat hangat, hangat sekali," ujar dia.

Mukhaer mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan yang dilakukan Muhammadiyah untuk mengikuti jejak PBNU yang telah mendapatkan ijin pengelolaan pertambangan. 

BACA JUGA:

• Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Kompensasi Politik di Pilpres? Ini Penjelasan Tokoh NU
• Kini Ormas Boleh Kelola Tambang, Presiden Jokowi Sudah Tandatangani Aturannya

"Yang jelas di sisi yang kontra di PP Muhammadiyah seperti yang muncul di publik ini kan sebuah bisnis yang menurut Muhammadiyah masih baru secara institusi yah. Walaupun kita memiliki bisnis atau kegiatan amal usaha, tapi ini masih asing bagi kita," ucapnya.

Di sisi lain, sebagian juga lebih berhati-hati dan mengambil sikap kontra. Ia menyinggung jika, dunia pertambangan kerap diisi oleh mafia, dikuasai oligarki, baik dari hulu hingga hilir. Termasuk mereka juga masih skeptis masalah pasar dan pembelinya

"Inikan (bisnis tambang) sebuah bisnis menurut Muhammadiyah masih sangat baru secara institusi. Penuh dengan mafia, oligarki dari hulu sampai hilir, bahkan ditingkat pasar juga yg menentukan oligarki, dari sisi lingkungan hidup, keberlanjutan pembangunan, eksploitasi di beberapa daerah sumber tambang," kata Mukhaer Pakkanna. (anisha)

 

Sumber: