DKPP Nyatakan Ketua KPU Langgar Etik, Hasto: Jadi Beban Pemilu ...

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan enam komisioner lainnya dinyatakan melanggar etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP menyatakan pelanggaran etik tersebut sebagai beban pemilu. 

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai keputusan DKPP sangat serius, menyebutnya bukan hal main-main. 

Menurutnya, pelanggaran etik ini menjadi beban berat bagi Pemilu, mulai dari manipulasi di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga permasalahan yang muncul. 

Dengan adanya keputusan ini, terungkap bahwa beban pemilu sudah ada sejak awal. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan terhadap integritas pemilu ke depan.

Hasto, dengan penuh kekhawatiran, mengutarakan pandangannya terkait calon Wakil Presiden yang memiliki keterkaitan langsung dengan Presiden. Menurutnya, hal ini menciptakan kompleksitas baru dalam politik nasional.

BACA JUGA:

• Buruan Daftar! PUPR Buka Lowongan Kerja Besar-besaran di Februari 2024: Cek Posisi dan Persyaratannya
• Wajib Paham! Ini Syarat Penerima Bansos PKH 2024, Simak Cara Pencairan hingga Pendaftarannya

Penting untuk dicatat bahwa keberadaan seorang calon wakil presiden yang masih terafiliasi secara langsung dengan presiden, dalam hal ini Presiden Jokowi, menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks. 

Pernyataannya menyoroti fakta bahwa ini merupakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa keputusan dari DKPP bukan hanya sekadar penilaian, melainkan juga menentukan legalitas dan legitimasi pasangan calon nomor 02. 

Ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi pasangan calon tersebut dianggap serius oleh lembaga terkait.

"Sehingga di dalam praktik itu menimbulkan begitu banyak persoalan, dan keputusan dari DKPP menjadi legalitas dan legitimasi bahwa penetapan pasangan 02 memang memiliki suatu persoalan yang serius," ujarnya.

Ganjar mengakui bahwa pernyataan Hasto mengenai Ketua KPU dan lainnya sebagai beban pemilu adalah benar. 

Dia juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap melanggar etika. Dalam pandangannya, jika MK dan KPU berlaku etis, situasinya akan lebih baik.

Sumber: