Megawati Larang Kader Ikut Retreat, Jokowi: Kepala Daerah Harus Hadir Diundang Presiden, Yang Pilih Kan Rakyat

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan tanggapan terkait instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti kegiatan retreat yang akan diselenggarakan di Magelang.

Menurut Jokowi, retreat tersebut merupakan urusan pemerintahan, dan kepala daerah yang diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan urusan pemerintahan, yang mengundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Jumat (21/2).

Jokowi menilai bahwa para kepala daerah yang telah dilantik seharusnya tetap hadir. Ia juga mengingatkan bahwa mereka dipilih oleh rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa," ungkap Jokowi.

BACA JUGA:Usai Jadi Tempat Mesum Sejoli, Mobil Honda Brio Tabrak BMW di Pintu Tol

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi untuk menunda keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025.

Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK pada Kamis (20/2).

Instruksi ini tercantum dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada tanggal 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.

Bagi kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, Megawati menginstruksikan agar mereka berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Sementara itu, DPP PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal setelah Hasto resmi ditahan oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, mengungkapkan bahwa kini kendali partai sepenuhnya berada di bawah Megawati Soekarnoputri.

BACA JUGA:8 Pola Pikir Kelas Menengah Atas yang bisa jadi Motivasimu

"Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP pada Kamis malam.

Sumber: