Kok Cuma Disegel? Pagar Laut Misterius Harusnya Dirobohkan, Masa Negara Gak Berdaulat

Kok Cuma Disegel? Pagar Laut Misterius Harusnya Dirobohkan, Masa Negara Gak Berdaulat

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono bersama Polisi Khusus (Polsus) Kelautan melakukan penyegelan pagar laut Tangerang.-tangkapan layar-X:@ditjenpsdkp

TANGERANG, RADARPENA.CO.ID - Pemerintah telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius yang terbentang sejauh 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Langkah yang dilakukan pemerintah diapresiasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Namun Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Fitriana mengatakan bahwa keputusan tersebut (menyegel) dirasa tidak tepat. Karena yang benar adalah dilakukan pencabutan bahkan dirubuhkan.

"Ini kan nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin," ujar Mukri kepada awak media di Pulau Cangkir, Kronjo, Kab. Tangerang pada Jumat, 10 Januari 2025.

Mukri menilai bahwa laut di Pesisir Tangerang adalah milik Negara. Jadi, Pemerintah harus bertindak tegas, karena laut tersebut sudah di kavling (pemagaran). Dia pun membandingkan dengan orang yang parkir mobil sembarangan.

BACA JUGA:

"Orang itu punya negara di kavling kok dibiarin aja. Orang parkir dipintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, segera rubuhin," jelasnya.

Tak berhenti di situ, Mukri pun membeberkan alasan mengapa pemerintah harus merubuhkan pagar laut misterius itu.

Pertama, kata Mukri, nelayan jadi kesusahan untuk mencari nafkah di pinggiran laut. Sebab, para nelayan harus memutar arah agar tidak menabrak pagar bambu misterius itu. Maka dia meminta kepada pemerintah agar segera merubuhkan pagar tersebut.

"Dia (nelayan) memutar untuk masuk mencari nafkah bertambah ongkos ya, karena harga BBM (solar) yang juga sulit sekarang mencarinya," urainya.

"Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Kenapa nunggu misalnya sebulan-dua bulan lagi? Jadi aneh menurut kita," sambungnya.

Kedua, lanjut Mukri, jika tidak sanggup merubuhkan pagar itu, pemerintah tak perlu gengsi untuk meminta bantuan. Misalnya kepada aparat, warga sekitar dan pihak Walhi.

BACA JUGA:

"Minta bantuan misalnya ke tentara. Dalam hal ini Marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, Insya Allah kami haqul yakin bisa membantu. Saya minta ke walhi resmi, tolong gerakan rakyat, Insya Allah kita bantu. Kalau itu masalahnya," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: