Mal Pelayanan Publik Kota Depok Akan Hadirkan 13 Layanan Terintegrasi

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) disebutkan tengah melakukan pembangunan proyek Mal Pelayanan Publik (MPP).

Pembangunan Mal Pelayanan Publik ini berada di area Lobi, lantai 1 Gedung Dibaleka I, Balai Kota Depok.

Anggaran Pembangunan proyek MPP ini bersumber dari Bantuan keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan, dan Regulasi DPMPTSP, Suryana Yusuf menjelaskan, pembangunan Mal Pelayanan Publik ini merupakan amanat dari Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP di pemerintahan. Yang mewajibkan adanya minimal satu MPP di setiap Pemerintahan Daerah.

“MPP ini suatu instruksi arahan pusat, disetiap Kota/Kabupaten wajib ada mulai tahun depan atau 2024. Untuk itu kami bangun MPP di tahun ini, dimulai pada akhr Agustus dengan target selesai pada akhir Desember 2023,” ujarnya.

BACA JUGA:Diikuti Ratusan Goweser, Walkot Depok Berharap Tour De Situ 2023 Jadi Momentum Kebangkitan Sektor Wisata

BACA JUGA:Pemprov Depok Gelar Pelatihan Bahasa Jepang dan Budaya Kerja Bagi Pelajar

Dikatakan juga realisasi pekerjaan proyek Mal Pelayanan Publik ini sudah diatas 90 persen pada akhir November 2023 kemaren.

Adapun pagu anggaran yakni dari BKK sebesar Rp 8 miliar. Dengan anggaran tersebut sudah termasuk dengan bangunan dan sarana prasarana.

Suryana Yusuf mengatakan dengan penyediaan fasilitas tempat ini, diharapkan MPP bisa semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanana dalam satu tempat. Tentunya pelayanan secara transparan dan akuntabel.

“Pada dasarnya kami hanya menyediakan fasilitas tempat. Diharapkan adanya MPP ini bisa memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan dalam satu tempat. Tentunya pelayanan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Pembangunan MPP ditarget rampung akhir Desember 2023 dan akan soft launching dengan 13 layanan publik di Januari 2024.

“Nantinya direncanakan ada 13 layanan publik dalam satu lokasi. Termasuk instansi vertikal. Perjanjian Kerja Sama (PKS) masih dalam pembahasan,” terangnya.

Sumber: