Kompolnas Pertanyakan Pimpinan AKBP Bintoro Tak Disidang Etik Kasus Pemerasan Anak Bos Prodia

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) AKBP Bintoro dan sejumlah rekannya telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan pemerasan terhadap bos Prodia.

Dalam sidang tersebut, muncul pertanyaan mengenai keterlibatan Kapolres Jakarta Selatan dalam insiden ini.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa dalam struktur cerita, pasti ada peran para petinggi.

"Dalam struktur cerita ya pasti ada perannya Kapolres Jaksel, tapi dalam konteks pertanggung jawaban dari struktur cerita yang dibangun sepertinya nggak sampai mengarah ke sana. Ya kita tunggu saja proses perkembangannya," katanya saat dikonfirmasi, Minggu 9 Januari 2025.

Choirul Anam menekankan pentingnya proses pemidanaan untuk menjelaskan secara terang-benderang siapa yang bertanggung jawab.

BACA JUGA:Dipecat Polri, Eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro Nangis

BACA JUGA: Bukan Rp20 Miliar, Tapi Segini Duit yang Didapat AKBP Bintoro Terkait Kasus Pemerasan Anak Bos Prodia

"Perbuatan pidananya yang dibuktikan. Makanya proses pemidanaan sangat penting untuk mendudukkan peristiwa seterang-terangnya, siapa yang paling bertanggung jawab," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam kasus pidana, ada pasal penyertaan yang bisa menjadikan pihak yang memiliki kontribusi, sekecil apapun, ikut bertanggung jawab.

"Pasal 55 dan 56, makanya penting banget pidana itu," tambah Choirul.

Terkait klaim kuasa hukum tersangka yang menyebutkan adanya bukti bahwa Kapolres Jaksel menerima suap sebesar 400 juta, Choirul Anam berharap bukti tersebut segera diserahkan kepada pihak yang berwenang.

"Saya berharap apapun buktinya monggo diberikan kepada reskrim atau berikan kepada komisi etik biar itu bisa ditelusuri," ujarnya.

"Apalagi kalau ada bukti rekaman, karena itu sangat penting. Saya mendorong, kita semua mendorong ini terang benderang. Sanksinya juga harus tegas dan ini menjadi komitmen kita bersama," lanjutnya.

 

Sumber: