Menko Pangan Zulkifli Hasan Bakal Impor 1 Juta Ton Beras Tahun 2025, Bapanas Beri Respon Begini

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton untuk ketahanan pangan tahun 2025.

Zulhas menyatakan keputusan ini menjadi pertimbangan usai Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada akhir tahun 2024 ini akan mengalami penurunan.

Kendati masih dalam pertimbangan, Zulhas juga menambahkan bahwa jumlah beras yang diimpor masih memiliki kemungkinan untuk mengalami pengurangan atau penambahan jumlah.

“Mungkin bisa kurang, bisa tidak,” ujar Menteri Zulhas dalam keterangan tertulis resminya pada Rabu 30 Oktober 2024.

BACA JUGA:

• Impor Beras Dikala Panen Raya, Bulog: Untuk Penuhi Stok Cadangan, Petani Bungkam!
• Petani SPI Ramai-ramai Gelar Aksi di Kementerian Pertanian: 'Tolak Keras Impor Beras!'

Selain itu, Menteri Zulhas juga mengungkapkan bahwa rencana impor tersebut masih harus diproses terlebih dahulu lantaran Pemerintah juga masih harus berhadapan dengan larangan kuota impor beras yang dibatasi di negara pengimpor, India.

“Prosesnya harus business to business, karena India pernah melarang. Setelah itu kalau India G2G, harus melalui parlemen,” jelas Zulhas.

Adapun kuota impor beras pemerintah yang belum terselesaikan pada tahun 2024 ini diketahui telah mencapai 3,6 juta ton. Dari angka tersebut, jumlah yang sudah terealisasikan sudah mencapai 2,4 juta ton, dan akan bertambah sekitar 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2024 nanti.

Sementara itu menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, opsi impor beras ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menutup cadangan pangan hingga bulan Februari Tahun 2025 nanti.

“Satu juta ton itu tentunya sudah melihat neraca dari produksi, dan berapa cadangan yang harus kita punya untuk bisa sampai melewati bulan Februari 2025 nanti,” jelas Arief.

BACA JUGA:

• Daftar Negara yang Menjadi Pengimpor Beras Terbesar Dunia, Apakah Indonesia Termasuk?

Selain itu, Arief juga menambahkan bahwa rencana Penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang digunakan untuk intervensi stabilisasi baik berupa operasi pasar murah, untuk bantuan pangan, maupun kondisi kedaruratan, contohnya seperti bencana. 

Untuk pemenuhan stok CPP tersebut, Arief menegaskan bahwa prioritas utama adalah produksi dari dalam negeri sesuai semangat swasembada pangan.(bianca)

 

Sumber: