UKT PTN Mahal, Megawati: Harusnya Pendidikan Gratis Lebih Penting, Kalau Duit Gak Ada, Potong Dana Bansos

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Uang kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan TinggI Negeri (PTN) sangat mahal. Akibatnya banyak mahasiswa yang kesulitan untuk membayar UKT.

Soal tingginya UKT di PTN langsung dikritik Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri.

Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengatakan harusnya pemerintah lebih mementingkan pendidikan. Seharusnya pemerintah bisa membiayakan UKT tersebut.

"Ini urusan sekolah aja heboh. Apa urusan apa itu? (UKT). Opo itu yo? (Uang kuliah tunggal), lah iyo opo to yo, mbok ya udah bayarin ae, ngopo to yo. Apa gak isa sih? Hah? Jawab kalau pemimpin. Lah iya emang bisa," kata dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia pun bercerita pengalaman dirinya saat menjadi presiden ke-5. Saat itu, lanjutnya, dia mengurangi bansos untuk biaya pendidikan.

BACA JUGA:

• Biang Kerok UKT Mahal Terungkap, Ternyata Kata Eks Mendikbud Kurang Pengawasan
• Kabar Gembira, UKT PTN Batal Dinaikan Tahun Ini, Ini Penjelasan Mendikbudristek Nadiem Makarim

"Kalau saya, sorry, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah kalau gak ada duitnya, saya kurangi yg namanya bansos. Gak boleh? Boleh. Ada ininya (aturannya). nanya aja ke DPR, mana orang DPR angkat tangan DPR, yang tinggi, nah apa nggak boleh? Boleh nggak?" ucap Megawati yang kemudian dijawab boleh orang para kader PDIP yang berada di DPR.

"Karena ini keperluan anak didik yang nggak punya uang sekolah, saya tuh sampai bingung yaudah saja, itu kan tinggal istilahnya telor apa ayam, kan gitu. Apa nggak bisa? Padahal harusnya untuk pendidikan itu, sekolah tuh harus gratis," lanjutnya.

UKT Berkeadilan: Gratis untuk Menengah Bawah

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun ini. Namun, tak menutup kemungkinan kenaikan UKT dilakukan tahun depan.

Mahalnya UKT ini dinilai mencekik masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

Padahal, Kemendikbud menegaskan penetapan UKT harus berlandaskan azas berkeadilan.

Kendati demikian, tak sedikit mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membiayai kuliah.

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin menilai, uang kuliah yang adil seharusnya gratis untuk menengah ke bawah.

Sumber: