Biang Kerok UKT Mahal Terungkap, Ternyata Kata Eks Mendikbud Kurang Pengawasan

BACA JUGA:

• Kabar Gembira, UKT PTN Batal Dinaikan Tahun Ini, Ini Penjelasan Mendikbudristek Nadiem Makarim
• Persiapan Dana Pendidikan Anak: Jaga-jaga Untuk Siasati Kenaikan UKT

Oleh karena itu, perlunya sinkronisasi penggunaan APBN untuk urusan pendidikan dengan kementerian/lembaga terkait.

"Perlu ada pertanggungjawaban yang jelas penganggaran pendidikan di kementerian yang mengurusi pendidikan dan K/L lainnya," tandasnya.

Di samping itu, Mantan Rektor Undip tersebut menyoroti ketimbangan pembiayaan pendidikan antara kementerian yang mengurusi pendidikan dan kementerian/lembaga.

Terlebih, dari 20 persen APBN untuk pendidikan, Kemendikbudristek hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp7 triliun.

Sedangkan pembiayaan pendidikan untuk sekolah kedinasan mencapai Rp32 triliun.

Ia pun mendorong agar anggaran untuk BOPTN meningkat setiap tahunnya sehingga UKT yang ditanggung masyarakat tidak meningkat secara signifikan.

BACA JUGA:

• Prabowo Ingin Ringankan UKT Perguruan Tinggi Negeri: Kita Harus Hitung

Nasir juga menyebut bahwa pengawasan anggaran pendidikan sangat lemah, bahkan tidak pernah diaudit.

"Saya pernah pertanyakan ke Bu Menteri, 'Anggaran yang dialokasikan ke daerah bagaimana?' 'Kita nggak bisa audit'," ungkapnya.

"Mungkin sangat terjadi biaya alokasi anggaran pendidikan yang disampaikan ke daerah digunakan bukan untuk pendidikan."

Menurutnya, perlu adanya pengkajian alokasi anggaran pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah.

"Demikian pula memastikan pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, seberapa besar untuk proses pendidikan (tenaga pendidik) dan proses pendukungnya (tenaga kependidikan)," tuturnya.(zahro)

 

Sumber: