Presiden Jokowi Respon Ganjar yang Ingin Gunakan Hak Angket DPR Untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID -  Presiden Joko Widodo merespons santai soal munculnya wacana hak angket di DPR terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Seperti yang diketahui, capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo sebelumnya mendorong partai pengusungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres di Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan DPR jika ingin mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

"Ya, silahkan itu hak demokrasi," ucapnya singkat usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di Econventional Hall Ecopark Ancol Jakarta, pada Selasa, 20 Februari 2024. 

BACA JUGA:

• Hasil Real Count Caleg 3 Legenda Badminton Indonesia, Taufik Hidayat Paling Unggul!
• Alasan SBY yang Tak Hadir Pelantikan AHY
• Hadiahi Kim Jong Un Mobil Mewah, Putin Pamer Persahabatan dengan Korea Utara

Sebelumnya diberitakan, Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.

Dalam keterangannya, yang dimuat pada Senin, 19 Februari 2024 menurut Ganjar, hak angket, yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. 

Pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Februari 2024.

Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Senada, Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung ide capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong penggunaan hak angket DPR dalam mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Pasangan cawapres Muhaimin Iskandar itu menilai bahwa ide tersebut merupakan inisiatif yang baik, mengingat partai utama pengusung Ganjar yakni PDI Perjuangan (PDIP) juga memiliki kekuatan besar di parlemen.

BACA JUGA:

• Reshuffle Kabinet, Jokowi Lantik Menteri Menko Polhukam dan Menteri ATR yang Baru
• Polri Akan Bentuk Pasukan Siber di Setiap Polda, Simak 13 Jenis Kejahatan Siber Berikut Ini
• Dahlan Iskan Heran Jokowi Tidak Mundur, Singgung 200 Jenderal hingga Pemilu 2019

Terlepas dari pernyataan Ganjar, Jokowi pernah memberi komentar tentang dugaan kecurangan pemilu. Dia menyarankan masyarakat yang merasa menemukan kecurangan untuk melapor.

Sumber: