Beda Sikap dengan Meutya Hafid Soal Korupsi PDNS Kominfo, Budi Arie: Ah Enggak, Saya Enggak Mau

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, enggan memberikan tanggapan soal korupsi pengadaan proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) periode 2020-2024 di era kepemimpinannya.

Budi Arie Setiadi terkesan menghindar dari pertanyaan mengenai kasus yang terjadi pada masa jabatan dirinya sebagai Menteri Kominfo.

"Ah enggak, enggak, enggak. Saya enggak mau (komentar). Itu biar tanya ke Kementerian Digital saja," ujarnya di Hotel Bidakara, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 Maret 2025.

Berbeda dengan sikap Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid yang memberikan pernyataan tegas soal korupsi PDNS Kominfo.

Meutya memastikan bahwa pihaknya siap untuk mendukung proses hukum yang tengah berlangsung terkait pengadaan barang dan jasa PDNS.

BACA JUGA:Soal Korupsi PDNS Kominfo Era Budi Arie, Menkomdigi Meutya Hafid Siap Buka-Bukaan ke Penyidik Kejari Jakpus

BACA JUGA:Buru Tersangka Kasus Korupsi Pengelolaan PDNS Kominfo, Pejabat-Pejabat Komdigi Bakal Diperiksa Kejari Jakpus

"Pada prinsipnya kan kantor Kemkomdigi siap membantu apapun yang diperlukan, dokumen dan lain-lain, kita kerjasama dengan kejaksaan," kata Meutya saat ditemui di Kantor Komdigi pada Kamis, 20 Maret 2025.

Meutya juga menegaskan bahwa Komdigi akan terbuka dalam menjalani proses hukum yang sedang berjalan.

"Silahkan saja kami terbuka dan mengikuti proses hukum yang benar," ujarnya dengan tegas.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) terus mengusut kasus dugaan korupsi ini.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 70 saksi yang akan diperiksa untuk menuntaskan penyidikan perkara ini.

BACA JUGA:Video Viral! Siswa Ditelanjangi di Lapangan Karet Kuningan Jakarta, Dugaannya Pencuri Handphone

"Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait untuk menuntaskan penyidikan perkara a quo," jelas Bani pada Rabu, 19 Maret 2025.

Sumber: