Sertifikat Pagar Laut Milik Aguan Batal Dicabut, Ini Penjelasan Menteri ATR/BPN

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Pagar Laut milik Aguan kabarnya batal dicabut Kementerian ATR/BPN.

Kabar tersebut langsung ditanggapi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Dijelaskannya bahwa berita soal batalnya pencabutan sertifikat SHGB pagar laut milik Aguan adalah berita bohong.

“Sekarang berita-berita di berbagai situs online yang menyatakan bahwa saya batal mencabut SHGB miliknya Pak Aguan yang ada di pinggir Pantai Tangerang. Saya katakan berita itu tidak benar,” tegas Nusron di Jakarta, Minggu 23 Februari 2025.

Terkait isu yang berkembang seputar sertipikat tanah, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, dirinya menegaskan bahwa semua sertipikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan. Hal ini, tidak ada relevansi mengenai siapa yang memiliki sertipikat tersebut.

Sejak awal polemik pagar laut mencuat di masyarakat, Menteri Nusron dengan jelas dan konsisten menyampaikan bahwa terdapat 263 SHGB dan 17 Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan total 280 sertipikat.

Diketahui, dari 280 sertipikat tersebut, terdapat 58 sertipikat yang ada di dalam garis pantai dan 222 sertipikat di luar garis pantai.

BACA JUGA:LBH Muhammadiyah: Jika Polisi Usut Aliran Dana Pagar Laut Tangerang, Pasti Penyandang Dananya Terungkap

BACA JUGA:Laporkan Aguan Pemilik Agung Sedayu Group, Abraham Samad: KPK Jangan Takut Panggil Orang

“Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai, semuanya dibatalkan. Dan sampai saat ini sudah dibatalkan 209 sertipikat,” kata Nusron.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa masih terdapat 13 sertipikat SHGB lainnya, yang sedang dalam proses penelaahan. Penelaahan tersebut dilakukan karena wilayah di dalamnya terdapat bidang yang separuh masuk garis pantai dan separuhnya lagi di luar garis pantai.

Ke depannya, Nusron berkomitmen untuk terus mengawal jalannya penyelesaian masalah pagar laut, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

“Kalau memang di dalam garis pantai ada SHGB pemilik sahnya. Kalau memang benar ya tidak dibatalkan. Kalau yang tidak benar semua dibatalkan,” ujarnya.

Sumber: