Efisiensi Anggaran, 18 Ribu Karyawan Sumber Daya Air Diberhentikan, Menteri PU: Terima Kasih Para Kepala Balai

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Beredar kabar bahwa lebih dari 18.000 tenaga Operasi dan Pemeliharaan (OP) bidang Sumber Daya Air di Kementerian PU akan dirumahkan akibat efisiensi anggaran. 

Kabar tersebut langsung direspon Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dikatakannya informasi tersebut terbukti tidak benar.

"Alhamdulillah, sebagian besar teman-teman petugas OP terus menjalankan tugasnya seperti biasa. Terima kasih juga kepada para kepala balai atas koordinasi dan dukungannya," ujar Dody di Jakarta dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

Adapun faktanya, masa kontrak kerja para petugas OP telah habis dan saat ini sedang dalam proses review untuk evaluasi serta perpanjangan kontrak.

Proses ini pub merupakan bagian dari mekanisme administrasi yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

BACA JUGA:Pertahankan Tanah Ulayat dari Penyerobotan PT Vale Indonesia, Masyarakat Adat Pong Salamba Dipolisikan

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Berdampak PHK, Istana Berkelit: Banyak yang salah Tafsir

Sebelumnya, media sosial @almainaayu, yang sempat menjadi sumber utama kabar ini, telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.

"Untuk info 18.000 orang yang saya posting sebelumnya itu cuma asumsi ya gaiss. Maaf ya, ges, ga valid," tulis pemilik akun @almainaayu.

Pemilik akun juga telah mengakui kesalahannya dalam membuat asumsi dan menyebarkan berita yang tidak benar di media sosial. Saat ini ia masih bekerja seperti biasa di salah satu balai Kementerian PU.

Sebelumnya, Menteri Dody juga telah dengan tegas menepis isu ini dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR pada 6 Februari 2025.

BACA JUGA:PT Sanken Indonesia Umumkan Tutup Pabrik Usai 20 Tahun Lebih Berkiprah di Indonesia, Ada Apakah?

"Petugas OP adalah garda terdepan dalam menjaga irigasi yang menopang ketahanan pangan nasional serta mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo," ujarnya.

Menyikapi hal ini, pemerintah mengimbau masyarakat, termasuk media massa dan pengguna media sosial, untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi.

Sumber: