Efisiensi Anggaran Berdampak PHK, Istana Berkelit: Banyak yang salah Tafsir

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, Istana berkelit bahwa efisiensi anggaran hanya untuk belanja-belanja jika dihilangkan tak bermasalah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam pemberian APBN 2025 sangat detail termasuk dalam hal efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga.

Dikatakannya dalam memutuskan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025, Presiden sangat detail.

"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," kata Hasan dalam keterangannya, Jumat, 14 Februari 2025.

Di menerangkan hasil penyisiran anggaran menunjukkan cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. 

BACA JUGA:Tabel Angsuran KUR BRI 2025 per 14 Febuari 2025, Pinjaman hingga Rp100 Juta dengan Cicilan Rp2 Jutaan

BACA JUGA:Gugatan Praperadilan Ditolak Hakim, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Tetap Tersangka

Belanja-belanja itu pun dinilai jika ditiadakan tidak masalah, misalnya seperti pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.

"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," tegas Hasan.

Menurut Hasan, ada sejumlah kementerian/lembaga yang salah menafsirkan terkait kebijakan efisiensi Presiden Prabowo.

“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” ujar Hasan.

Lebih lanjut, ia membantah munculnya gelombang PHK karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Dia menjelaskan karyawan kontrak yang tidak diperpanjang kontraknya bukan karena efisiensi, tetapi karena proyek yang melibatkan mereka telah selesai.

Sumber: