DPRD Kota Bandung Bentuk Pansus 5, Bahas Perda Soal Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

Ketua Pansus 5 Drg Susi Sulastri-Istimewa-
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ataupun kekerasan terhadap perempuan dan anak kian hari kian banyak.
Karenanya DPRD Kota Bandung membentuk panitia khusus (Pansus 5) yang membahas rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
Ketua Pansus 5 Drg Susi Sulastri, membenarkan bahwa pansus 5 saat ini tengah membahas raperda tersebut. Bahkan pihaknya sudah melakukan studi tiru ke beberapa daerah untuk memastikan perda tersebut diterapkan di Kota Bandung.
“Untuk Pembahasan Pansus 5 masih on progres, alhamdulilah kita udah berkunjung ke beberapa kota untuk studi tiru yang mempunyai peraturaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan jadi meraka sangat concern, terutama di perlindungan perempuan,” jelas Susi saat dihubungi.
Kata Susi, banyak diketahui kasus KDRT ini banyak terjadi di kota – kota lain. Nah hal itulah menjadi alasan anggota Pansus 5 untuk belajar ke kota lain, guna memastikan bagaimana agar Kota Bandung bisa mempunyai payung hukum.
“Sehingga perempuan – perempuan di Kota Bandung ini menjadi lebih berdaya, lebih berkarya sehingga meminimalisir adanya tindakan - tindakan KDRT dari sekitar terutama dari suami,” ungkapnya.
BACA JUGA:Tersangka Kasus KDRT Melody Sharon Jalani Pemeriksaan Kejiwaan, Begini Kronologinya
BACA JUGA:Menerima KDRT? Jangan Takut, Laporkan secara Online Sekarang Bisa Melalui SAPA 129
Di Kota Bandung sendiri, kata Susi, data terbaru dan pertahun ini kasus KDRT meningkat, tetapi peningkatan itu karena adanya tracking yang lebih massif ke masyarakat sehingga menjadi meningkat.
“Nah ini kalau menurut saya malah sebuah kemajuan ya, karena perempuan di Kota Bandung sekarang lebih berani speak up tentang dirinya. Karena kita lihat beberapa orang historinya dulu mereka gak berani pertama karena takut anak-anaknya tidak bisa sekolah kalau suaminya tidak membiayai lagi atau takut diceraikan oleh suaminya atau takut berkepanjangan jadinya suaminya tambah marah banyak aspek perempuan tidak berani speak up dulu itu,” tandasnya.
Lanjut Susi, pansus 5 ini mempunyai semangat menghasilkan perda untuk melakukan pencegahan agar tidak ada lagi korban -korban KDRT, trafficking atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kita pencegahannya kemudian ada juga masukan ke perda ini terkait penanggulangan nanti kalau sudah korban seperti apa pasal - pasal di perda ini, kemudian ada rehab kita minta stake holder dan intitusi bergerak perempuan seperti psikolog atau pemerhati perempuan untuk bergerak bersama bagaiamana merehab bila ada kasus muncul,” tutupnya. ***
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: