Terbukti Langgar Kode Etik, Gaji Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Dipotong

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Dewan Pengawas  (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sanksi potongan gaji kepala Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Selain gaji dipotong, Dewas KPK juga memberikan teguran tertulis kepada Nurul Ghufron karena terbukti melanggar kode etik.

“Mengadili, menyatakan Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan putusan pada Jumat, 6 September 2024. 

Dalam hal ini, Tumpak menyebut, Dewas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan KPK senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK. 

“Dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20 persen selama 6 bulan," ucap dia. 

BACA JUGA:

• Buntut Penyitaan HP dan Tas Sekjen PDI Perjuangan, Dewas KPK dan Komnas HAM Periksa AKBP Rossa
• Tak Terima HP dan Tas Disita, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Laporkan ke Penyidik KPK ke Dewas KPK

Sebagai informasi, seharusnya Dewas  membacakan putusan untuk Ghufron pada 21 Mei 2024, namun secara tiba-tiba terdapat surat perintah penundaan pembacaan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Ghufron menggugat Dewas KPK ke PTUN karena tidak terima diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)  Kementerian Pertanian (Kementan). 

Ia berdalih, kasus tersebut telah kadaluarsa dan tidak seharusnya dilanjutkan proses pemeriksaan. 

Namun, pada 3 September 2024, PTUN memutuskan melonak gugatan Ghufron atas Dewas KPK, dengan memerintahkan kepada Dewas KPK untuk menlanjutkan pembacaan putusan etik terhadap Ghufron. 

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim PTUN dengan Hakim Ketua, Irvan Mawardi dengan Hakim anggota Yuliant Prajaghupta dan Ganda Kurniawan, yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. 

"Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442.000," mengutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Selasa 9 September 2024.(ayu)

Sumber: