Pidato Kenegaraan Jokowi Tak Bahas Utang Luar Negeri yang Bengkak

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR RI 2024, dikritik.

Jokowi dinilai tak secara lugas mengungkap seluruh permasalahan dan keberhasilannya dalam menjalankan roda pemerintah. Salah satunya tak membahas soal utang luar negeri yang membengkak.

Politikus PDIP, I Wayan Sudirta menyayangkan pidato Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI tak menyinggung soal utang luar negeri yang membengkak di era pemerintahannya.

Selain itu, ia menilai pidato tersebut sangat singkat dan tidak lugas.

"Saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu los tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM, SDA," kata I Wayan Sudirta saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jumat, 16 Agustus 2024.

BACA JUGA:

• Sidang Tahunan MPR RI 2024, Presiden Jokowi Gunakan Pakaian Adat Betawi
• Sidang Tahunan MPR, Ini Deretan Keberhasilan yang Dipamerkan Presiden Jokowi

Bahkan, kata Wayan, masalah hukum pun yang disinggung hanya masalah normatif seperti komisi yudisial (KY). Dia melihat Jokowi tidak membahas produk hukum yang sempat menjadi polemik seperti UU KUHP hingga Omnibus Law.

"Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUHP, Omnibus law. Tapi sekali lagi penjelasannya tidak memadai," tegas dia.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP itu mengatakan pihaknya berharap mendapat pemahaman bagaimana persatuan dan demokrasi ke depannya terus terjaga. Namun, menurutnya, pidato Jokowi tidak banyak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

"Paling tidak kita berharap kalau pun tidak klarifikasi, saya berharap tadinya mendapat pemahaman dan keyakinan bahwa ke depan, persatuan lebih terjaga. Demokrasi lebih terjaga. Hak-hak rakyat tidak dikebiri dengan kotak kosong. Tapi itu tidak memadai yang kita tangkap," ujar dia.

"Oleh karena itu, mari kita bersama-sama setelah pidato pak Jokowi ini, kita beri masukan. Karena demi persatuan kita, demi kebaikan kita bersama. Rasanya masukan yang lebih detail walaupun dalam waktu 2-3 bulan mendatang waktunya terasa singkat. Paling tidka pres Jokowi dapat lebih menekankan pada persatuan, demokrasi, hak-hak rakyat," imbuh Wayan.(anisha)

 

Sumber: