Pemotor Wajib Tahu, Ini Pelanggaran yang Bikin Motor Disita Polisi

Pemotor Wajib Tahu, Ini Pelanggaran yang Bikin Motor Disita Polisi

Korlantas Polri bakal menggelar razia Operasi Keselamatan 2024 pada bulan Maret serempak di seluruh Indonesia.-ilustrasi-Berbagai sumber

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID- Pengendara motor wajib mengetahui informasi berikut ini. 

Saat Polri melakukan razia, tindakan yangd ilakukan tak hanya memberikan teguran atau tilang manual kepada pelanggar lalu lintas. Namun, tindakan bisa juga dengan menyita motor. 

Kesalahan apa yang membuat Polri menyita motor?

BACA JUGA:AHM Beri Pelatihan Berkendara Motor Listrik untuk Konsumen Honda EM1 e: Cari Aman

Diungkapkan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menegaskan STNK menjadi syarat mutlak motor di jalan raya.

Kalau tidak ada maka itu menjadi wujud pelanggaran.

"Ibarat mau menonton bioskop, STNK adalah tiketnya, bila lupa tidak membawa tiket maka tidak bisa masuk gedung bioskop, begitu cara menafsirkan fungsi STNK dari kacamata hukum," ucap Yusri.

Yusri menegaskan lupa membawa STNK saat berkendara adalah bentuk pelanggaran.

Terlebih lagi kendaraan tersebut tidak terdaftar atau tidak teregistrasi, jelas itu dua jenis pelanggaran yang berbeda.

BACA JUGA:Polda Metro Jaya Ungkap Sindikat Penjual STNK dan Pelat Nomor Khusus Palsu

Bila petugas menemukan kendaraan bermotor tidak memiliki STNK maka sanksinya bukan sekadar tilang sebagaimana lupa tidak membawa STNK.

"Petugas bisa saja sampai menyita kendaraan bermotor tersebut, karena tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya, bekas curian kah, dan seterusnya," ucap Yusri.

Sementara itu, sanksi bila pengendara lupa tidak membawa STNK saat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan pasal 288 ayat (1) UU LLAJ, bahwa:

"Setiap mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: