Tembus 13 Persen, NFA Klaim Daerah Rentan Rawan Pangan di Indonesia Turun

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Badan Pangan Nasional (NFA) telah merilis hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023.

Hasil tersebut diumumkan oleh Kepala NFA Arief Prasetyo Adi  pada saat Launching FSVA dan PoU Tahun 2023 di Depok, Selasa 27 Februari 2024.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, disampaikan bahwa sejumlah kabupaten/kota mengalami perbaikan status daerah rentan rawan pangan, mengindikasikan pergerakan positif situasi ketahanan pangan Indonesia.

“Ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13% daerah teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya menyusut sebanyak 6 kabupaten/kota jika dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022 yang jumlahnya 74 kabupaten/kota atau 14% dari total daerah Indonesia.” Kata Arief.

BACA JUGA:KPAI Desak Kemenag Usut Tuntas Kasus Kematian Santri di Pesantren PPTQ Al Hanifiyah

Lebih lanjut, Arief juga menjelaskan bahwa FSVA saat ini sudah digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting. 

Hal ini disebabkan karena FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Menurut Arief Kerawanan pangan dan kemiskinan ini merupakan dua hal yang berkaitan erat sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan PoU.

“Angka PoU ini yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan serta pencapaian kinerja dalam RPJMN 2020-2024.” sebut Arief.

BACA JUGA:Sidang Perdana, Ferdy Sambo Cs Digugat Keluarga Brigadir J Sebesar Rp7,5 Miliar

“Capaian angka PoU tahun 2023 sebesar 8,53% ini mengindikasikan adanya perbaikan dibanding tahun 2022 yang awalnya sebesar 10,21%. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan (P0) 9,54% di tahun 2022 sekarang menjadi 9,36%," tuturnya.

"Ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.” tambahnya.

Diketahui berdasarkan besaran PoU menurut provinsi tahun 2023, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan PoU terbesar yaitu 35,63%, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan PoU terkecil yakni 2,17%. 

Adapun sebanyak 85,29% provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU>5,2%) dan 5 provinsi atau setara 14,71% di bawah target nasional. 

Sumber: