Proyek IKN Diaudit BPK, Ini Kata Menteri Basuki Hadimuljono

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Anggota IV BPK RI Haerul Saleh mengawasi progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada 21 Februari 2024. 

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari audit pembangunan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara sesuai dengan rencana, dengan progres fisik pekerjaan Tahap 1 mencapai 74.87%, sesuai target yang ditetapkan Pemerintah. 

Dalam keterangan tertulis, Basuki menyampaikan keyakinannya bahwa pelaksanaan waktu dan pencapaian target pekerjaan berjalan sesuai jadwal.

"Saya kira dari sisi waktu pelaksanaan dan target-target pekerjaan masih on schedule," kata Basuki.

Basuki menyatakan bahwa Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022. 

BACA JUGA:

• Rakyat Keluhkan Kelangkaan Beras, Pengusaha Usulkan Pemerintah Lakukan Operasi Pasar
• Soal Hak Angket, Mahfud MD: Itu Urusan Partai, Saya Nggak Ikut-Ikut
• Hadi Tjahjanto Sowan ke Mahfud MD Minta Arahan dan Masukan Sebagai Menko Polhukam

Proyek ini mencakup aspek konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan pembangunan kantor pemerintahan di Kawasan Industri, Pelabuhan, dan Pariwisata (KIPP) di IKN. 

Infrastruktur dasar yang dibangun di KIPP menjadi landasan utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor.

Presiden Joko Widodo telah melakukan tiga serangkaian groundbreaking untuk proyek gedung perkantoran, rumah sakit, dan hotel. 

Basuki menyambut baik proses audit BPK sebagai upaya memastikan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kegiatan di IKN.

Kunjungan kerja ini dimulai dari Kota Balikpapan, melewati Jalan Tol Akses IKN, Jembatan Pulau Balang, hingga Bandara VVIP IKN Nusantara. 

Rute dilanjutkan ke KIPP IKN Nusantara, meninjau Kantor Presiden, Lapangan Upacara, tower hunian ASN, dan Bendungan Sepaku Semoi. 

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan IKN sebagai pusat ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber: