Demi Berantas Korupsi, Prabowo Janji Naikkan Gaji Pejabat Jika Menang Pilpres 2024

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Prabowo Subianto, calon presiden (capres) nomor urut 2, menarik perhatian dengan janji peningkatan gaji pejabat negara untuk mengatasi korupsi di Indonesia. 

Dalam pendekatannya yang disebut sebagai sistemik dan realistis, Prabowo meyakini bahwa peningkatan kesejahteraan penyelenggara negara akan mengurangi insentif untuk terlibat dalam tindakan korupsi.

Pernyataannya tersebut disampaikan dalam acara Paku Integritas KPK di Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Prabowo menekankan perlunya meningkatkan kualitas hidup para pejabat sebagai langkah preventif. 

Menurutnya, gaji yang lebih baik bagi penyelenggara negara akan memberikan dorongan positif untuk menjalankan tugas dengan integritas.

"Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis, ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita perbaiki, kita tingkatkan gaji-gaji pejabat, semua penyelenggara negara," kata Prabowo.

BACA JUGA:

• Siap-siap! Pemerintah Bakal Naikan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Waktu Dekat: Kejar Penjualan Mobil Listrik?
• Anies Baswedan Janjikan Daycare di Kantor dan Cuti Melahirkan Bagi Suami Selama 40 Hari

Kritik Prabowo terhadap disparitas gaji antara pejabat yang mengelola triliunan anggaran negara dengan direksi perusahaan swasta atau BUMN mencerminkan keinginannya untuk mengatasi ketidakadilan dalam kompensasi. 

"Sekarang direksi perusahaan swasta bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang pegang anggaran negara yang triliunan," ucapnya.

Janji ini menjadi bagian dari visinya untuk memperbaiki sistem dan menciptakan insentif yang lebih sehat dalam menjaga kejujuran di tingkat pemerintahan. 

Jika terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo berkomitmen untuk menerapkan perubahan ini sebagai strategi nyata dalam memerangi korupsi.

Prabowo juga menyoroti ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pejabat pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar dan kecil. 

Sebagai contoh, pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengelola kontrak bernilai triliunan dianggap setara dengan mereka yang memiliki tanggung jawab rutin. 

BACA JUGA:

• Prabowo Lepas Keberangkatan Kapal RS TNI KRI Radjiman untuk Kirim Bantuan ke Palestina
• Mengenal Faisal Basri, Pengamat Ekonomi yang Sebut Utang Indonesia Sudah Menembus Rp8000 Triliun

Prabowo telah mengusulkan kenaikan pangkat untuk pejabat dengan tanggung jawab besar tersebut sejak tiga tahun lalu, tetapi hingga saat ini, usulannya belum direalisasikan. 

Sumber: