Para ahli berpendapat bahwa keputusan Presiden Yoon telah merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi.
"Pernyataan darurat militer Yoon tampaknya merupakan pelanggaran hukum dan salah perhitungan politik, yang membahayakan ekonomi dan keamanan Korea Selatan," kata seorang ahli, Leif-Eric Easley di Universitas Ewha di Seoul.
"Ia terdengar seperti politisi yang terpojok, melakukan tindakan putus asa terhadap skandal yang meningkat, hambatan kelembagaan, dan seruan untuk pemakzulan. Kemungkinan semua hal itu justru akan meningkat,” tambahnya.