Meskipun militer mengumumkan pembatasan terhadap aktivitas politik dan media, para pengunjuk rasa dan politisi menentang perintah tersebut.
Kemudian tidak ada tanda-tanda pemerintah mengambil alih kendali media nasional, seperti kantor berita Yonhap, dan media lainnya.
Mengapa Presiden Yoon merasa terpojok?
Yoon terpilih sebagai presiden pada Mei 2022. Namun, dia menjadi presiden yang tidak berdaya sejak April ketika kubu oposisi menang telak dalam pemilihan umum negara itu.
Sejak saat itu pemerintahannya tidak dapat meloloskan RUU yang mereka inginkan dan malah terpaksa memveto RUU yang disahkan oleh oposisi liberal.
Dia juga mengalami penurunan tingkat popularitas—berkisar sekitar 17%—karena terjerumus dalam beberapa skandal korupsi tahun ini. Salah satu skandal melibatkan Ibu Negara yang menerima tas Dior dan seputar manipulasi saham.
BACA JUGA:BPOM Temukan 55 Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri hingga Pewarna Berbahaya
Bulan lalu dia dipaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf di stasiun televisi nasional serta mengaku dirinya telah membentuk satuan tugas yang mengawasi kinerja Ibu Negara. Namun dia menolak penyelidikan yang lebih luas, sebagaimana diminta oleh partai-partai oposisi.
Kemudian pekan ini, oposisi mengusulkan RUU pemotongan anggaran pemerintah secara besar-besaran dan tidak dapat diveto.
Pada saat yang sama, pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi—termasuk kepala badan audit pemerintah—karena gagal menyelidiki Ibu Negara.
Pada Selasa (03/12), Presiden Yoon menyampaikan dalam pidato nasional bahwa ia berusaha menyelamatkan Korea Selatan dari "kekuatan anti-negara".
Yoon bahkan menyebut kubu oposisi sebagai simpatisan Korea Utara, tanpa memberikan bukti.
Bagaimana reaksi warga sipil?
Sejumlah warga Korea Selatan merasa cemas ketika mendengar bahwa Presiden Yoon mengumumkan darurat militer.