JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Anggaran gaji di Kabinet Merah Putih bakal membengkak. Sebab kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut pengamat sebagai Kabinet 'Obesitas'.
Dengan banyaknya jumlah Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih maka beban anggaran negara dipastikan meningkat.
Bahkan, anggaran gaji para Menteri dan Wakilnya diperkirakan akan mencapai Rp390 miliar per tahun.
Menurut keterangan Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, persoalan penggunaan anggaran terletak pada struktur pemerintahan yang terlalu besar, atau yang sering disebut sebagai "kabinet obesitas”.
“Ketika sebuah kabinet memiliki terlalu banyak menteri dan staf pendukung, pengeluaran untuk gaji, fasilitas, dan operasional juga semakin besar. Beban biaya untuk menopang kabinet yang besar tetap akan menjadi masalah yang membebani anggaran negara,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Kamis 24 Oktober 2024.
BACA JUGA:
- Tegasnya Presiden Prabowo: Belum Sepekan Dilantik, Menteri Kabinet Merah Putih Ditegur!
- Puan: Dukung Pemerintah Tak Harus Masuk di Kabinet
Dalam hal ini, Achmad juga menyoroti usulan Presiden Prabowo Subianto untuk meniadakan program Studi Banding ke luar negeri.
Menurutnya, langkah ini tampaknya tidak sepenuhnya mencerminkan komitmen untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh.
“Dalam konteks efisiensi anggaran, pemerintah harusnya lebih berani dan konsisten dalam melakukan perampingan birokrasi, termasuk merasionalisasi jumlah kementerian, lembaga, dan pegawai pemerintah yang tidak efisien,” pungkas Achmad.
Achmad juga menambahkan bahwa jika pemerintah hanya berfokus pada penghematan di sektor-sektor kecil seperti studi banding, sementara struktur pemerintah tetap besar dan boros, maka upaya penghematan ini akan terasa inkonsisten.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara komprehensif, tidak hanya membatasi kegiatan yang terlihat kurang relevan tetapi juga menyederhanakan struktur pemerintah secara keseluruhan,” tegas Achmad.
Dalam hal ini, Achmad menilai bahwa adanya reformasi birokrasi berupa penggabungan kementerian yang memiliki fungsi serupa, mengurangi jumlah staf ahli yang sering kali berlebihan, serta meninjau kembali anggaran operasional di berbagai lembaga Pemerintah.
“Dengan cara ini, efisiensi anggaran bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan hal-hal penting yang mungkin masih memiliki nilai strategis dalam jangka panjang, seperti studi banding yang benar-benar relevan dan memberikan dampak positif pada perbaikan kebijakan di Indonesia,” ucap Achmad.(bianca)