JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta penambahan anggaran di kementeriannya hingga mencapai Rp20 triliun lebih.
Anggaran Rp20 triliun sebagai upaya pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.
Usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Pigai mengaku telah berbicara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan terkait penambahan anggaran tersebut.
“Pasti akan ada penambahan. Dan saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa kami akan melaksanakan pembangunan HAM, baik fisik dan nonfisik,” ucapnya, Senin, 21 Oktober 2024.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengungkap estimasi anggaran yang dibutuhkan Kementerian HAM lebih dari Rp20 triliun.
BACA JUGA:
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” kata dia.
Saat menyampaikan sambutan dalam acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pigai sempat menyoroti alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian HAM.
“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka, Tim Transisi rombak itu anggaran,” ucap dia.
Kementerian HAM berfokus pada pembangunan HAM di Indonesia. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan non-fisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat.
Pembangunan HAM menurut dia, tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.
“Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup?” ucap Menteri HAM.
BACA JUGA:
Menurut dia, pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 yang sebesar Rp64,855 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta agar anggaran tersebut dirumuskan kembali.
Diketahui bahwa Kementerian HAM merupakan pengembangan dari Kemenkumham. Selain Kementerian HAM, ada dua kementerian pecahan lainnya, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.