Di sisi lain, Kemenkes juga memiliki strategi dengan menyediakan layanan konsultasi kesehatan reproduksi (kespro) remaja di puskesmas-puskesmas.
Dimungkinkan bahwa informasi keberadaan layanan ini tidak disosialisasikan dengan baik oleh para pemangku kebijakan di tingkat daerah sehingga banyak anak yang tidak memanfaatkan fasilitas ini.
"Dari sisi perspektif kacamata gender dan sosial inklusi, tentunya kita bisa melihat bahwa jam layanan di puskemas dari pagi sampai sore," tambahnya.
Sedangkan saat ini sekolah juga menerapkan full-day school dengan jam belajar sejak pagi hingga sore selama lima hari dalam seminggu.
Kesibukan yang beririsan ini tidak memungkinkan anak mengakses layanan tersebut, kecuali hanya jika terjadi keluhan pada kesehatan reproduksinya saja.
"Jadi ini patut kita kritisi juga mengenai waktu pemberian layanan yang tidak cocok dengan jam kehidupan anak-anak dan remaja yang pada jam itu harus sekolah," tegasnya.
Lebih lanjut, Ciput menyebut bahwa para tenaga pendidik juga menemukan kendala dalam memberikan pendidikan seksual kepada siswa didiknya.
"Kapasitas tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah dari semua tingkatan dan ini ditambah dengan konsep tabu yang masih melekat di masyarakat itu juga turut memengaruhi mungkin kondisi para guru atau pengajar pada saat menjelaskan tentang kesehatan reproduksi, alat reproduksi, dsb.," tambahnya.
"Sering terlihat ada ketidaknyamanan pada saat menyampaikannya karena memang mungkin mereka (guru) adalah generasi yang dibesarkan dengan tanpa menerima edukasi tentang kesehatan reproduksi ataupun edukasi seksual dari keluarganya."
(Annisa Zahro).