JAKARTA, RADARPENA - Pemilihan Umum (Pemilu) bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Pesta pemilihan wakil rakyat tiap lima tahun itu telah dilakukan sejak tahun 1955.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Sukarnoputri mempertanyakan motif orang yang memperkirakan Pemilu 2024 akan berjalan kacau.
"Maksud saya tuh begini, kan ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu itu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, lah mereka sendiri yang mengatakan begitu bahwa bisa terjadi chaos," ujar Megawati dalam konferensi pers usai pertemuan dengan DPP PAN, di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2 Juni 2023).
BACA JUGA:Xiaomi 12T 5G, Gadget Rp6 Jutaan, usung Kamera Utama 108MP OiS
Namun, ketika ditanya, Megawati enggan memberitahu siapa orang yang berkomentar tentang Pemilu kacau tersebut.
"Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Tapi bagi kami, kami melihat, kalau rakyat dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya. Itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi kan tinggi, sangat positif menerima perjalanan republik ini," sambung Megawati.
Susilo Bambang Yudhoyono Ingatkan MK Tentang Isu Kembalikan Sistem Proporsional Tertutup
Diketahui beberapa hari sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengomentari isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemmilihan legislatif (pileg) yang akan berubah menjadi proporsional tertutup.
BACA JUGA:Pabrik Ekstasi Berskala Internasional di Perumbahan Elit Tangerang Digrebek Bareskrim
Menurut SBY, hal itu akan menyebabkan kekacauan. Hal ini dikarenakan sistem pemilu proporsional tertutup membuat pemilih hanya memilih logo partai, bukan nama bakal caleg seperti yang saat ini berlaku.
Perubahan sistem yang terjadi saat proses pemilu sudah dimulai akan menjadi isu yang besar dalam dunia politik di Indonesia, lanjut SBY.
Presiden RI ke-6 itu mempertanyakan urgensi perubahan sistem pemilu kepada MK.
“Apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai,” tulis SBY di Twitter, Minggu (29 Mei 2023).
BACA JUGA:Tri Adhianto: Camat dan Lurah Tidak Boleh Antikritik
“Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik,” lanjut SBY.
SBY mempertanyakan terkait apakah sistem proporsional terbuka yang saat ini berlaku bertentangan dengan konstitusi. Tak hanya itu, SBY juga menegaskan wewenang MK yang bukan menentukan sistem mana yang paling tepat untuk Indonesia.
Menurut SBY, apabila MK tidak memiliki alasan yang kuat terkait perubahan sistem pemilu dijalankan, maka publik akan sulit menerimanya. Dia juga mengatakan bahwa mayoritas partai politik akan menolak perubahan sistem tersebut.
Oleh karena itu, SBY berpendapat agar Pemilu 2024 sebaiknya tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka.
BACA JUGA:Draft Jadwal Lengkap Persib Bandung di Pertandingan BRI Liga 1, Madura United Fc Akan Menjadi Lawan Pertama
Isu ini pertama kali disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, melalui akun Twitternya, Minggu (28/5/2023). Dia menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan perubahan sistem pemilu tersebut.***