Ingatkan Pertamina Soal Pertamax Oplosan, DPR: Jangan Sampai Presiden Turun Tangan

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Komisi XII DPR RI mendesak pihak Pertamina untuk memberikan penjelasan terkait dugaan pembelian minyak jenis RON 92 (Pertamax), yang ternyata berlabel RON 90 (Pertalite).

Hal ini terkait dengan penahanan tujuh orang yang terlibat dalam kasus tersebut, yang terdiri dari empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

Anggota Komisi XII, Ramson Siagian, menyatakan bahwa pihaknya sangat mengharapkan penjelasan yang jelas dari Pertamina mengenai formula yang digunakan pada produk Pertamax.

"Soal opini yang terbentuk dari penegak hukum soal rumusan atau formula dari Pertamax itu tolong dijelaskan nanti, jadi selain di sini nanti mungkin difasilitasi oleh pimpinan komisi nanti konferensi pers, semua nanti disini ikut bahwa semua lain-lain apa yang dijelaskan oleh Pertamina Patra Niaga itu benar,” ujar Ramson Siagian dalam rapat Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 26 Febuari 2025.

Dia menambahkan pentingnya klarifikasi segera dilakukan agar tidak ada opini negatif yang berkembang di masyarakat, yang bisa menyebabkan publik merasa dibohongi.

BACA JUGA:Pertamax Dioplos, BKPN: Masyarakat Bisa Gugat Pertamina

BACA JUGA:Pertamina Oplos Pertamax Bikin Geram, YLKI: Ditjen Migas Jangan Cuma Bengong, Cepat Lakukan Pemeriksaan

"Jadi supaya jangan menjadi opini negatif ke publik nanti publik merasa dibohongi bahaya juga ini," katanya.

Ramson juga menegaskan bahwa penjelasan langsung dari Pertamina sangat diperlukan untuk menjaga agar masalah ini tidak sampai menjadi isu yang lebih besar.

"Jadi perlu langsung diklarifikasi oleh Pertamina Patra Niaga. Supaya semua aman karena memang pemerintahan bapak Prabowo Subianto betul-betul sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk soal ini juga," tegasnya.

Komisi XII berharap masalah ini segera mendapatkan klarifikasi dari Pertamina agar tidak membebani pemerintah, apalagi sampai Presiden harus turun tangan memberikan klarifikasi.

"Jangan sampai bapak presiden harus mengklarifikasi soal itu, langsung dari Pertamina yang mengklarifikasi kebetulan itu bidangnya Pertamina Patra Niaga," pungkasnya.(fajar)

Sumber: