Kemenko PMK Siapkan Mekanisme Pengambilan Kebijakan Berbasis Data

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk memastikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan saat memaparkan rencana kerja Kemenko PMK dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Pratikno berpendapat, pengambilan kebijakan yang didukung data presisi akan membantu menyelesaikan berbagai kompleksitas koordinasi lintas kementerian dan lembaga. 

Untuk itu Kemenko PMK sedang mengembangkan dasbor berbasis geospasial guna mengintegrasikan data dan memantau program-program pembangunan sejak tahap perencanaan.

BACA JUGA:

• Menko Pangan: Januari 2025, Bansos Beras Bakal Disalurkan ke Masyarakat
• Bulog Langsung di Bawah Presiden, Ini Pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan

“Kami sedang menyiapkan dasbor geospasial untuk mengintegrasikan data, memonitor program sejak perencanaan, dan memastikan intervensi yang lebih akurat," katanya.

Dasbor itu, menurutnya, diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Pembangunan SDM, sebagaimana diketahui, menjadi pilar utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, dengan Kemenko PMK yang memiliki peran strategis mengoordinasikan program quick win presiden.

Program itu meliputi penuntasan penyakit TBC, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, membangun sekolah unggulan terintegrasi, serta digitalisasi pembelajaran.

BACA JUGA:

• Ini Dia Pejabat Kemenkomdigi dan Juga Politisi yang Kawal Situs Judi Online, Ada yang Kenal?
• Polda Metro Jaya Benarkan Tangkap Alwin Jabarti Kiemas Buntut Kasus Judi Online Kemenkomdigi

Pratikno juga menuturkan, pendekatan berbasis data tidak hanya memperkuat koordinasi lintas sektor, juga memungkinkan pemerintah merancang intervensi yang tepat sasaran untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan SDM dan kebudayaan.

“Dengan kebijakan berbasis data, program-program prioritas nasional dapat dipastikan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Pratikno.

Sumber: