Anggaran Program Makan Gratis Rp71 Triliun, Indef: Bebani APBN Potensi Tambah Utang Negara

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui anggaran program makan gratis tahun 2025 senilai Rp71 triliun.

Sebelum sampai ke Banggar DPR, anggaran Rp71 triliun untuk program makan gratis juga telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo - Gibran.

Kucuran anggaran Rp71 triliun untuk program makan gratis mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Direktur Indef Esther Sri Astuti menyebut program makan siang gratis ini pada dasarnya hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Apalagi kalau dilihat secara kebutuhan, jumlah Rp71 triliun itu terbilang fantastis dan hampir sama dengan anggaran kebutuhan Ibu Kota Nusantara.

BACA JUGA:

• Setujui Anggaran Makan Gratis Rp71 Triliun, Banggar DPR: Cuma Pakai Kementerian yang Mana?
• Indonesia Tertinggal, Ini Daftar 5 Negara yang Jalankan Program Makan Gratis untuk Anak

"Kalo menurut saya multiplier effect kebijakan ini hanya berdampak jangka pendek dan tidak beda jauh dengan bantuan sosial," Ujar Esther dalam keterangannya pada Selasa, 25 Juni 2024.

Menurut Esther, program makan bergizi gratis itu tidak memberikan solusi baru bagi akar permasalahan, dan tak membantu Indonesia mewujudkan visi Indonesia emas. 

"Untuk bisa mewujudkan Indonesia generasi emas adalah penguatan sumber daya manusia," Tegas Esther.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad. Menurut Tauhid, dana anggaran Rp 71 triliun ini berpotensi untuk menambah akumulasi hutan negara Indonesia.

"Jadi memang ada risiko ketika anggaran ini dimunculkan. Yang saya lihat dari PPKM dengan apa yang disampaikan bu Menteri, tampaknya ada upaya optimalisasi dari defisit. Kalo kemarin batas defisitnya sekitar katakanlah 2.45 sekarang udah jadi 2.82 persen dari Pajak Domestik Bruto (PDB), berarti itu ada tambahan 40 sampai 50 triliun Rupiah dari defisit, jadi ingin maksimalin defisit ya dari PDB," Jelas Tauhid.

"Tapi risikonya akumulasi utang kita totalnya akan bertambah, karena di tahun 2024 kita udah berhasil di bawah 2.3 persen PDB, jadi kalau kita lebarkan defisitnya jadi 2,82 persen ya utang kita nambah," Tambahnya.(bianca)

 

Sumber: