Perum Bulog Jamin dan Pastikan Rantai Pasokan Beras untuk Wujudkan Ketahanan Pangan

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Pemerintah melalui penugasan kepada Perum Bulog akan mulai berfokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah daripada negara lain. 

Hal tersebut seiring dengan kerjasama ekonomi dan investasi pangan yang sedang dijajaki dengan negara Kamboja. 

“Kami siap melaksanakan penugasan tersebut, termasuk melakukan komunikasi dengan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja," kata Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi pada Rabu, 19 Juni 2024. 

"Hal ini bukan hanya tentang memperluas jangkauan geografis, tetapi juga tentang mewujudkan keunggulan kompetitif rantai pasok beras sehingga ketahanan pangan di Indonesia dapat terwujud,” lanjutnya. 

Salah satu visi transformasi Perum Bulog yang dicanangkan baru-baru ini adalah menjadi pemimpin rantai pasok pangan terpercaya. 

Dengan 57 tahun pengalaman di distribusi pangan, tak pelak lagi Perum BULOG menjadi pemimpin rantai pasok pangan, terutama beras, di Indonesia. 

BACA JUGA:

• Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok, Pemkot Bekasi dan Bulog Gelar Pasar Murah Hingga Juni 2024
• Masyarakat Jangan Panic Buying, Bulog Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Fitri

Namun, kerap kali Perum BULOG diterpa oleh berbagai isu, termasuk isu impor, kerjasama ekonomi dan investasi pangan. 

Hal ini disebabkan masyarakat masih membutuhkan edukasi dan informasi yang mumpuni mengenai rantai pasok pangan.

Termasuk pada mekanisme ekspor impor, di mana terdapat istilah despatch dan demurrage, yang sedang menjadi perbincangan hangat di beberapa pemegang kebijakan pangan saat ini.

"Sebenarnya demurrage dan despatch adalah hal yang lumrah terjadi dalam penanganan barang impor," kata Pakar Pangan Indonesia, Tito Pranolo 

Tito menjelaskan, demurrage adalah denda keterlambatan bongkar, sedangkan despatch adalah bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat. 

Jadi, kata Tito, sebenarnya tidak lengkap membahas demurrage tanpa membahas despatch juga. 

"Karena tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum BULOG sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum BULOG tidak pernah membebani masyarakat karenanya," ujar Tito. 

Sumber: