AHY Dorong Penambahan Anggaran Program Kerja 2025 Sebesar Rp14 Triliun, Begini Respons Ketua Komisi II DPR

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan harapannya terhadap penambahan pagu anggaran untuk mendukung program kerja pada periode 2025. 

Pernyataan ini merespons dukungan dari Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, yang menyetujui peningkatan anggaran hingga mencapai Rp14 triliun.

"Dukungan dari DPR, terutama dari Komisi II, memberikan dorongan untuk kami mengusulkan peningkatan anggaran," ujar AHY kepada wartawan di Bali, Sabtu 15 Juni 2024.

AHY menjelaskan bahwa permohonan peningkatan anggaran ini menjadi penting karena terjadi penurunan dari anggaran tahun sebelumnya. 

BACA JUGA:

• AHY Beri Surat Rekomendasi Herman Deru-Cik Ujang untuk Maju Pilgub Sumsel 2024
• AHY Lapor ke Jokowi, Ada 2.086 Hektar Lahan di IKN Masih Bermasalah

ATR/BPN hanya dialokasikan Rp6,5 triliun untuk tahun 2025, lebih rendah Rp800 miliar dari periode sebelumnya.

"Tentu kami berharap ada tambahan sehingga bisa mencukupi kebutuhan program yang sedang kami jalankan," tambah AHY.

Menurut AHY, capaian target reforma agraria yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, seperti pendaftaran 126 juta bidang tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), membutuhkan dana yang signifikan.

"Sangat diperlukan untuk mencapai target-target PTSL dan upaya redistribusi serta konsolidasi tanah," jelasnya.

Sementara itu, junimart Girsang dari Komisi II DPR menegaskan bahwa komisi tersebut akan mendukung usulan peningkatan anggaran ATR/BPN hingga Rp14 triliun dengan mendorongnya kepada Kementerian Keuangan.

"Kami akan melakukan manuver agar anggaran tersebut dapat dievaluasi dan dinaikkan, demi mendukung kerja-kerja ATR/BPN yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat," ungkap Junimart.

Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat memastikan bahwa ATR/BPN dapat menjalankan fungsi dan misinya secara maksimal, terutama dalam menangani masalah-masalah pertanahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

(Fajar Ilman).

 

Sumber: