Soal Uang Tapera untuk Makan Gratis dan Proyek IKN, Mantan Panglima TNI Akhirnya Blak-Blakan

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko akhirnya blak-blakan soal uang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) utnuk membiayai makan gratis dan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Moeldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mengatakan uang Tapera adalah tabungan para pekerja yang dipergunakan untuk kebutuhan rumah idaman pekerja.

Menurut Moeldoko uang Tapera bukan upaya pemerintah untuk menggalang dana membiayai program makan siang gratis dan proyek pembangunan IKN.

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, enggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.

Apalagi, kata Moeldoko, untuk membiayai Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah IKN sudah ada anggarannya. Tadi sudah dijelaskan," ucap eks Panglima TNI itu.

BACA JUGA:

• Bos APINDO Tolak Iuran Wajib Tapera: Beban Pengusaha Sudah Besar Jangan Diperberat
• Rakyat Tolak Gaji Buruh Dipotong 3% untuk Tapera, Menko Airlangga Pastikan akan Evaluasi Kebijakan

Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ia pun menjamin uang Tapera akan aman tanpa dikorupsi. Sebab, lanjut dia, pemerintah akan membentuk komite tapera guna mencegah terjadinya korupsi.

Moeldoko mengatakan hal itu dilakukan usai pemerintah berkaca dari sejumlah lembaga asuransi pemerintah yang terkena kasus korupsi, termasuk PT Asabri (Persero).

"Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan Tapera, ketuanya adalah menteri PUPR, dengan anggota Menkeu, Menaker, komisioner OJK, dan profesional," kata Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko berharap dengan adanya pengawasan seperti itu, maka bisa bersifat transparan.

"Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam karena semua betul betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK," tuturnya.

Rakyat Tolak Potongan Tapera

Sumber: