Geram! Harimau yang Terkam Warga Belum Ditangkap, Kantor Taman Nasional BBS Dibakar Massa

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Geram karena belum bisa menangkap harimau yang memakan korban jiwa, ratusan warga gruduk dan membakar kantor Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Warga yang berasal dari Desa Srimulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat membakar salah satu kantor Perlindungan dan Pelesstarian (PPA) Resort Suoh, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Pembakaran ini lantaran warga merasa kesal dan geram kepada pihak Taman Nasional yang dinilai tidak serius menanggapi kasus masuknya harimau ke wilayah pemukiman warga.

BACA JUGA:Harimau Sumatera Masuk dan Serang Pemukiman Warga di Siak Riau

BACA JUGA:Miris! Warga Gaza Sholat Tarawih Pertama dengan Kondisi Gelap di Reruntuhan Masjid

Aksi pembakaran kantor PPA terjadi pada Senin 11 Maret 2024 sore hari. Aksi gruduk dan pembakaran yang dilakukan warga ini sempat viral dan beredar luas di jejaring sosial media.

Dari tayangan video nampak dari halaman kantor beserta dengan isinya dirusak dan dibakar oleh warga yang sudah merasa kesal akibat penanganan yang dinilai lamban dan tidak serius menggapi masalah satwa liar yang sudah memakan korban jiwa.

Mereka melampiaskan amarah kepada petugas yang belum berhasil menangkap harimau, yang telah menewaskan dua warga pada Februari 2024.

Diketahui dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, sudah 3 warga desa yang menjadi korban terkaman harimau.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Ismanto mengatakan bahwa mereka masih berupaya mencari dan menangkap harimau tersebut.

Untuk mempermudah pencarian, TNBBS juga meminta bantuan dari Taman Safari, yang memiliki perlengkapan untuk memburu dan menangkap satwa tersebut.

"Kami tidak mengetahui keberadaanya sekarang, karena itu adalah harimau liar dan tidak ada pemasangan GPS collar (kalung GPS)," kata Ismanto, Selasa 12 Maret 2024. 

Warga menggarap di Kawasan Nasional

Ismanto juga menyatakan bahwa lokasi tewasnya warga akibat serangan harimau tersebut sebenarnya adalah kawasan nasional, yang tidak boleh digarap menjadi kebun atau ladang.

Sumber: