Kemendes: Keterlibatan Warga adalah Kunci Pembangunan Desa

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa partisipasi seluruh warga Desa dapat menjadi kunci dalam mempercepat keberhasilan Pembangunan Desa.

Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Gus Halim dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Bengkulu, pada Kamis (07/03).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menegaskan bahwa pengambilan suatu kebijakan publik akan lebih terjamin kuantitas dan kualitasnya., sehingga dapat memberi kepastian bahwa tidak ada satu pun persoalan dan kebutuhan warga yang ditinggalkan dalam pembangunan desa.

BACA JUGA:Keutamaan Menunaikan Sholat Qobliyah Subuh Bagi Umat Muslim: Dijauhkan dari Api Neraka!

"Kunci dari keberhasilan pembangunan di desa, mulai dari sisi perencanaan, dari sisi pelaksanaan, maupun dari sisi pengawasan ini kuncinya kalau kita melibatkan partisipasi masyarakat." Ungkap Gus Halim.

Perencanaan pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok penting masyarakat desa.

Dengan keterlibatan itu, masyarakat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan secara bertahap.

Gus Halim juga mengingatkan, pentingnya membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat, agar mereka dapat memahami pentingnya partisipasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.

"Dan hanya di desa, yang kita bisa melakukan upaya partisipasi masyarakat secara lebih maksimal, hanya di desa." Kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

BACA JUGA:5 Destinasi Wisata Seru dengan Pemandangan Keren di Pacet Mojokerto

Selain itu, melalui partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan dapat mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Dengan demikian, pemerataan akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan sumber daya dapat tercapai. Sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi.

"Level atasnya sudah tidak bisa lagi, level kabupaten ngomong partisipasi pasti cenderung representatif. Bukan keterlibatan secara total." Pungkas Gus Halim. (Bianca Chairunisa)

Sumber: