Erick Thohir Diam-diam Laporkan 2 Dapen BUMN yang Bermasalah ke Kejagung

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kembali melaporkan dua dana pensiun (dapen) yang dikelola oleh korporasi negara tersebut ke Kejaksaan Agung. 

"Yang dua itu udah, udah dikasih (ke Kejagung), lagi dipelajari lagi. Cuma kemarin tuh saya nggak melakukan kaya kemarin itu (konpers), takutnya disangka politis. Jadi saya diem-diem aja," kata Erick di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2024.

Dua dapen yang dilaporkan ke Kejagung ini di luar tujuh dapen yang dilaporkan sebelumnya. Dengan demikian, pihaknya telah melaporkan sembilan dapen ke Kejagung.

Erick menyampaikan, pelaporan baru tersebut menambah daftar dapen BUMN yang bermasalah, sehingga total menjadi sembilan dapen.

BACA JUGA:

• Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025?
• Pilkada Serentak 2024, Ini Jadwal Tahapan PKPU

Diketahui, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit terhadap tujuh dapen BUMN yakni Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel dan dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Namun demikian, Erick mengaku belum bisa memberikan informasi detail terkait dengan dua dapen yang dilaporkan. Menurut Erick, data dua dapen tersebut baru bisa diberikan setelah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

"Nanti dikasih datanya, tapi setelah dapat clearence dari Kejaksaan. Karena mereka lagi pelajari, takutnya nanti disangka Pak Menteri main sendiri gitu," katanya.

Erick juga menyebut, sengaja diam-diam membuat laporan ke Kejaksaan Agung karena tidak ingin langkah Kementerian BUMN dianggap sebagai politisasi lantaran masa Pemilu.

"Kemarin tuh saya enggak melakukan kayak kemarin (konferensi pers), takutnya disangka politis jadi diam-diam saja," jelas Erick.

Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan dapen melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah Indonesia Financial Group (IFG) yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

BACA JUGA:

• Terlibat Pungli di KPK, 78 Pegawai Minta Maaf Terbuka Langsung, Begini Bunyi Pernyataannya
• Tegas! Jokowi Ingatkan Jajarannya untuk Jaga Stok dan Stabilitas Pangan Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Erick menyampaikan dapen yang bermasalah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp12 triliun. Dana tersebut didapatkan dari BUMN yang menangani dapen bermasalah.

Menurut Erick, penambahan modal ini bisa memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Sebab hal ini dipengaruhi oleh masalah keuangan yang harus diselesaikan.

Sumber: