Solusi Jusuf Kalla Atasi Lonjakan Pengungsi Rohingya, Singgung PBB dan Soeharto

Ia juga mengatakan untuk apa kita marah jika hanya baru 1.500. Dan biarlah pengungsi Rohingya menjadi tanggung jawab internasional.

"Masa' kita baru 1.500 sudah marah-marah. Jadi mereka (pengungsi) yah tanggung jawab internasional," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Jusuf Kalla juga sempat menyinggung pengungsi dari Vietnam era Presiden Soeharto yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1966 sampai 1998.

Kala itu, para pengungsi disebutkan oleh Jusuf Kalla diberikan tempat di Pulai Galang, Batam, Kepulauan Riau. Hingga Pak Presiden Soeharto mendapat pujian dari dunia karena

"Waktu di zaman Soeharto 250.000 pengungsi Vietnam ditampung di Pulau Galang. Dan Pak Harto dipuji di dunia itu karena Indonesia," bebernya.

BACA JUGA:37 Pengungsi Rohingya Tiba Lagi di Aceh Timur Lewat TPI Idi Rayeuk

BACA JUGA:Jokowi Akan Bahas Pengungsi Rohingya di KTT ASEAN

Kepada pemerintah dan kepada pihak yang terkait, Jusuf Kalla menghimbau agar para pengungsi Rohingnya tetap diawasi.

Dan berpesan bahwa para pengungsi tidak boleh serta merta di usir keberadaannya dari Indonesia. Hal tersebut demi menjaga tanggung jawab moral Indonesia yang memegang teguh Pancasila sebagai jati diri bangsa.

"Kita selalu bilang Pancasilais. Sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab," singgung JK.

Situasi ini diakui JK membuat Indonesia dalam posisi dilematis. Namun jika pengungsi dihalau atau diusir secara paksa rawan dicap sebagai bangsa yang tidak beradab.

"Kalau kita mengusir orang susah berarti kita tidak manusia yang bermartabat. Tetapi harus diatur dan mereka juga harus didisiplinkan," imbuhnya.

Diketahui, jumlah pengungsi Rohingya di Aceh dilaporkan mencapai 1.684 orang per tanggal 11 Desember dan yang terakhir datang lagi 135 pengungsi. Kabarnya, warga lokal menolak mereka masuk ke daratan karena kelakuan pengungsi yang dianggap mengganggu.

Juru Bicara Kementerian Luar Republik Indonesia (Kemlu RI) Lalu Muhammad Iqbal menilai problem ini bukan dari pengungsi itu sendiri. Persoalan ini muncul karena masalah konflik di tempat asalnya, yakni Myanmar.

Iqbal juga menegaskan Indonesia melakukan segala kemampuan agar konflik di Myanmar bisa diselesaikan. Salah satu cara yang ditempuh lewat diplomasi di tingkat Asia Tenggara (ASEAN) dan forum yang lebih besar.

Sumber: