Tanggapan Santai Anies Soal Data KPU Bocor: 'Tunggu Pernyataan Resmi'

Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang, yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. 

Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. 

Bareskrim juga menyatakan sedang menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut.

BACA JUGA:Batas Usia Capres dan Cawapres 2024: Inilah Keputusan Hasil Sidang Mahkamah Konstitusi

BACA JUGA: Usia Minimal Capres/Cawapres Paling Rendah 40 Tahun,atau Pernah/Sedang Menduduki Jabatan Hasil Pemilu, Boleh Mencalon

KPU Tanggapi dan Buka Suara

KPU kemudian menelusuri dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. KPU mengungkap data pemilih juga dimiliki oleh peserta pemilu dan pihak lainnya.

"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut (kebocoran data)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu 29 November 2023.

Hasyim menuturkan data pemilih tak hanya dimiliki oleh KPU. Namun, kata dia, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu 2024 pun memiliki data yang sama.

"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk soft copy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelasnya.

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT soft copy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambungnya.

 

Sumber: