Diprediksi Retribusi Naik 1.000 Persen, Pemkot Kaji Kebijakan Parkir Berlangganan

BANDUNG - Upaya memaksimalkan potensi pendapatan asli Daerah melalui retribusi parkir, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji kebijakan penerapan parkir berlangganan di Kota Bandung.

Untuk itu Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengintruksikan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk melakukan kajian mendalam terkait penerapan parkir berlangganan tersebut.

"Kalau berbicara potensi parkir seharusnya kita mempunyai target pendapatan yang luar biasa. Saya minta Dishub maksimalkan strategi untuk bagaimana kita mewujudkan rencana penerapan parkir berlangganan," kata Ema saat menjadi Pembina Apel Mulai Bekerja di Balai Kota Bandung, Rabu 5 Juli 2023.

BACA JUGA:20 Jalur BRT di Kota Bandung Yang Bakal Beroperasi Tahun 2026

Ema menilai, apabila parkir berlangganan tersebut diberlakukan maka akan meningkatkan potensi pendapatan parkir lebih dari 1.000 persen.

"Karena parkir berlangganan ini menurut saya akan mendongkrak mungkin diatas 1.000 persen kalau serius. Karena jumlah kendaraan roda empat dan dua di Kota Bandung itu luar biasa," kata dia.

Data menunjukan jumlah kendaraan di Kota Bandung untuk roda empat mencapai 500 ribu kendaraan sedangkan untuk roda dua mencapai 1,7 juta kendaraan.

"Nanti kalau kita konversi misalnya roda empat 200 ribu per tahun, kemudian 50-100 ribu per tahun untuk roda dua sudah jelas ada angka kasar sudah 200 milyar potensi retribusi dari parkir," katanya.

Ema menyebut potensi retribusi ini harus sangat dimanfaatkan. Menurutnya, dengan penambahan pendapatan maka dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menggulirkan berbagai program.

"Tentunya ini satu peluang yang sangat luar biasa, saya minta dibahas serius oleh Dishub karena ini jadi bagian strategi yang signifikan pada saat kita ingin mendongkrak pendapatan," ujarnya.

"Pada hakekatnya ini untuk kepentingan kebutuhan belanja untuk urusan wajib layanan dasar maupun urusan wajib non layanan dasar, termasuk juga ada tugas lain yang biasa diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota," imbuhnya.

Sumber: