Asean Minta Indonesia Pimpin Operasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Ini Kata Mahfud MD

JAKARTA, RADARPENA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyampaikan hasil rapat khusus tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang semakin marak terjadi di Indonesia dan menjadi masalah kemanusiaan yang juga terjadi di negara-negara ASEAN lainnya.

Hal itu disampaikan Mahfud MD usai Rapat Terbatas (RATAS) di Istana Merdeka Jakarta yang diselenggarakan Presiden pada Selasa, 30 Mei 2023 untuk membahas masalah kemanusiaan terkait perdagangan manusia di Indonesia dan Asean.

Data pemerintah tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dan banyak negara Asean lainnya menunjukkan tingkat yang memprihatinkan. Ini adalah tragedi kemanusiaan dan kejahatan perbudakan modern.

BACA JUGA:Lakukan Roadshow ke Sekolah di Jatiasih, Plt. Wali Kota Bekasi Sampaikan Asas-asas Kebangsaan dan Kebhinekaan

Mahfud MD menerangkan saat usai rapat bahwa Presiden memerintahkan tindakan cepat bulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, polisi negara, angkatan bersenjata Indonesia, dan pejabat pemerintah lainnya bergerak cepat dan hadir untuk ini.

Mahfud juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo akan membenahi Satgas Perdagangan Manusia untuk mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sebab, menurutnya ini merupakan kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya, sementara kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpulnya tapi terhambat birokrasi.

Dilansir Radarpena.com dari laman resmi Presiden RI, Presiden juga memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelidiki apakah ada dukungan bagi para penjahat yang terlibat dalam perdagangan manusia.

BACA JUGA:Plt Wali Kota Bekasi Ingatkan Tidak Boleh Ada Kecurangan dalam Proses PPDB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud menegaskan dalam siaran persnya bahwa negara tidak mendukung adanya perdagangan manusia di Tanah Air.

“Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” papar Mahfud MD.

Dalam pertemuan tersebut, Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menginformasikan kepada presiden bahwa lebih dari 1.900 jenazah WNI yang pulang akibat perdagangan manusia sepanjang tahun.

Mahfud pun memaparkan bahwa untuk NTT sendiri, dari bulan Januari hingga Mei sudah mencapai 55 mayat yang pulang karena perdagangan orang.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Akan Umumkan Keputusan Kenaikan Gaji PNS Tahun 2024 saat Pengajuan RAPBN pada Tanggal Ini

Sumber: