BACA JUGA:Nicholas Saputra Jadi Brand Ambassador Susu Pro Israel, Netizen: Mikir
Penutupan 10 Kementerian
Akibat tingginya defisit, Kementerian Keuangan Isreal dilaporkan telah merekomendasikan penutupan 10 kementerian untuk menutupi kekurangan anggaran masa perang sebesar NIS70 miliar (setara 20 miliar US Dollar), di samping sejumlah langkah potensial lainnya.
Dikutip dari Channel 12, kementerian-kementerian yang menjadi sasaran Kementerian Keuangan meliputi Kementerian Pemukiman dan Misi Nasional, Kementerian Yerusalem dan Tradisi Yahudi, dipimpin, Kementerian Intelijen, Kementerian Pembangunan Negev dan Galilea, Kementerian Kerja Sama Daerah, Kementerian Urusan Diaspora dan Kesetaraan Sosial, Kementerian Urusan Strategis, Kementerian Warisan dan Peningkatan Status Pelayanan Perempuan.
Menurut laporan tersebut, Kementerian Keuangan juga telah merekomendasikan pemotongan dana koalisi sebesar NIS5 miliar (Rp21 triliun), menghilangkan subsidi bensin, menaikkan pajak rokok, dan manfaat pajak lebih lanjut dalam beasiswa studi lanjutan. Jika tidak ada pilihan lain, Kementerian Keuangan dilaporkan dapat merekomendasikan kenaikan pajak PPN yang dikenakan pada hampir semua barang konsumsi, yang saat ini mencapai 17%.
Kementerian Keuangan memperkirakan perekonomian akan tumbuh pada laju 1,6% tahun depan, lebih lambat dari perkiraan 2% pada tahun 2023, dan setelah pertumbuhan pesat sebesar 6,5% pada tahun 2022.
BACA JUGA:Enggan Berjabat Tangan, Pep Guardiola Lewati Wakil Israel saat Pengalungan Medali
Hal ini terjadi di tengah ekspektasi berlanjutnya perlambatan konsumsi swasta, real estate, dan pendapatan perusahaan akibat dampak perang.
Gubernur Bank of Israel Amir Yaron dalam beberapa pekan terakhir mendesak anggota parlemen untuk melakukan penyesuaian dan memotong pengeluaran dalam anggaran tahun 2024 yang tidak terkait dengan upaya pertempuran atau tidak mendorong pertumbuhan, untuk menyeimbangkan kenaikan biaya perang, sambil tetap mempertahankan tanggung jawab fiskal.
Seruan untuk pengendalian fiskal muncul karena bank sentral khawatir bahwa pengelolaan beban belanja keamanan yang lebih tinggi oleh pemerintah dapat merugikan posisi Israel di pasar internasional. Selain itu juga berdampak negatif terhadap keputusan lembaga pemeringkat kredit di masa depan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi untuk meningkatkan utang.