JAKARTA,RADARPENA.CO.ID - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah untuk mengklarifikasi daftar tiap perusahaan maupun produk-produk yang terafiliasi dengan Israel guna mencegah terjadinya kegaduhan dalam masyarakat.
“Pemerintah harus segera melakukan dialog sosial dengan masyarakat untuk mendiskusikan terkait produk-produk terafiliasi Israel ini. Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional,” ujar Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani di Jakarta, Kamis 13 Juni 2024.
Haryadi menyoroti munculnya daftar yang dikeluarkan oleh sejumlah kelompok dan memuat nama perusahaan maupun produk yang terafiliasi dengan Israel, menurutnya perlu dikonfirmasi terkait benar tidaknya daftar tersebut.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia sama sekali tidak terafiliasi atau bersangkutan dengan ideologi politik apapun.
BACA JUGA:Prabowo Dipuji Presiden Palestina Usai Pidato di KTT Gaza: 'Cerdas! Langsung ke Intinya'
Kalaupun memang terafiliasi maka pemerintah diharapkan dapat memilah nama yang bersangkutan secara bijak dan tepat.
Langkah ini, katanya, dapat mematikan mata pencaharian dari pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan yang masuk ke dalam daftar boikot.
Haryadi mengaku miris melihat kejadian tersebut karena pihaknya sudah mengonfirmasi pada pemegang merek yang menjual produk yang diboikot.
Ia mengatakan tidak ada satupun produk-produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi Israel.
Dalam pertemuannya dengan pemegang merek, PHRI sudah meminta agar masing-masing perusahaan menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa produknya tidak terafiliasi dengan Israel.
Sayangnya berita-berita boikot di berbagai platform media membuat klarifikasi yang mereka sampaikan menjadi tenggelam.
“Sebetulnya kepada masing-masing merek sudah kami minta untuk mereka menyosialisasikan ketidakterkaitan mereka dengan Israel. Tetapi, berita-berita yang terkait dengan masalah klarifikasi ini kelihatannya tenggelam dengan berita-berita yang lebih menyudutkan mereka,” tuturnya.