JAKARTA,RADARPENA,CO.ID - Penegakan Etika dan Hukum dalam demokrasi di Indonesia jadi tuntutan Kampus-kampus di Indonesia.
Sejumlah kampus-kampus tersebut menyerukan sekaligus mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pemerintahan yang dinilai akhir-akhir ini semakin tidak demokratis.
Terlebih jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 14 Feburari 2024 yang tinggal menghitung hari.
Gelombang menuntut dari kaum terdidik yang berisikan para Guru Besar, serta kaum intelektual tersebut, sudah dimulai sejak Januari 2024 lalu.
Tepatnya ketika Sivitas Akademika dari Kampus Universitas Gajah Mada (UGM) yang mendeklarasikan Petisi Bulaksumur sebagai respon keprihatinan sekaligus rasa kecewa atas manuver politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aspirasi akademisi UGM dilontarkan dalam bentuk peitisi yang dibacakan pada Rabu 31 Januari 2024 di Balaiurang UGM, Yogyakarta.
Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.
Padahal presiden Jokowi sendiri merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM.
Petisi itu menyebutkan beberapa kasus yang menjadi catatan berupa pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).
Keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, hingga pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik yang dinilai kontradiktif.
Menariknya setelah Kampus UGM menyampaikan kritik berupa petisi, gelombang kritik untuk Presiden Jokowi tak berhenti. Beberapa Perguruan Tinggi lain baik yang ada di Sumatera, Kalimantan, di Jawa di di Sulawesi menyampaikan sikap serupa.
Setidaknya dari catatan Radarpena ada sekitar 27 Kampus di Indonesia yang mengeluarkan pernyataan sikap terutama dalam menghadapi Pemilu 14 Februari 2024 yang hanya tinggal menghitung hari. Paling baru yang juga meyuarakan pernyataan serupa adalah Kampus Universitas Bengkulu, (UNIB) di Provinsi Bengkulu.
Berikut Daftar Universitas atau Perguruan Tinggi yang mengeluarkan sikap atas Pemerintahan Jokowi sekarang