JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, singgung jenderal yang dulunya menghukum Prabowo Subianto soal dugaan pelanggaran HAM. Ganjar menilai tidak etis lantaran sekarang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 2 di Pilpres 2024.
Ganjar mengatakan hal itu setelah ditanyai wanita bernama Astarina saat berdialog di Pontianak Convention Center, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu, 31 Januari 2024.
"Bapak tolong jangan hanya pas kampanye ini muncul-muncul terus mengenai pelanggaran HAM. Itu harapan kami juga, itu mohon untuk segera diselesaikan agar ini tidak menjadi bahan yang selalu digunakan terus saat Pemilu. Kami ingin kebenaran itu hadir, kebenaran itu ada untuk rakyat Indonesia," kata Astarina di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 31 Januari 2024.
Menjawab itu, Capres nomor urut 3 itu mengatakan hanya dirinya yang bertanya terkait penyelesaian HAM pada debat pertama antar capres kepada Prabowo Subianto. Dia menegaskan pertanyaan itu bukan bermaksud menyerang secara personal.
BACA JUGA:
- Cak Imin Anggap Hilirisasi Ugal-ugalan, Bappenas dan BKPM: 'Konyol'
- Diresmikan Jokowi, Begini Makna Kampus UNU Yogyakarta yang Dibangun 9 Lantai: Ada Kaitannya dengan Wali Songo?
"Kalau Anda nonton debat pertama, sayalah orang yang berani bertanya langsung di depan Pak Prabowo. Apakah sedang menghina beliau? Tidak. Apakah saya sudah mengungkit masa lalu? Tidak. Tadi beliau benar. Karena saya ingin memastikan agar perdebatan ini tidak terulang setiap mau Pilpres," ucap Ganjar.
Saat itu, Ganjar menagih komitmen Prabowo membentuk pengadilan HAM serta mencari keberadaan aktivis yang hilang atau tempat para aktivis itu dimakamkan bila mereka sudah meninggal dunia.
Menurut dia, pertanyaan itu diajukan agar mendapat jawaban atas isu pelanggaran HAM dan masalah tersebut tidak selalu menjadi perdebatan ketika pemilu tiba.
"Apakah sedang menghina beliau? Tidak. Apakah saya sudah mengungkit masa lalu? Tidak. Karena saya ingin memastikan agar perdebatan ini tidak terulang setiap mau pilpres," kata politikus PDI-P itu.
Ganjar mengaku sudah bertanya langsung kepada Prabowo mengenai komitmen penyelesaian kasus HAM pada debat pertama Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.
"Saya tanya pada dua hal. Yang pertama apakah saudara, kalau saudara yang terpilih apakah akan membuat pengadilan HAM?" kata Ganjar.
Sebab, dia menegaskan, DPR RI pada 2009 telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai hasil Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998.
BACA JUGA:
- Mahfud MD Umumkan Mundur dari Kabinet di Lampung Tengah
- RS Semen Padang Meledak Usai Perbaikan AC, Puluhan Orang Terluka
"Tapi tidak ada yang melaksanakan sampai hari ini dan tidak ada yang memutuskan sampai hari ini dan itu selalu berulang setiap 5 tahun," ujar Ganjar.
Ganjar lalu menyinggung jenderal terkait pertanyaan yang diajukannya tersebut. Ganjar menilai sikap jenderal tersebut tidak etis. Sebab, lanjut Ganjar, dulu jenderal tersebut menghukum Prabowo terkait pelanggaran HAM, namun kini beralih memberikan dukungan.