JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Sejumlah pakar mengkritik rencana Raffi Ahmad terkait beach club yang akan dibangun di Pantai Krakal, Gunung Kidul, Yogyakarta.
Kritikan yang disampaikan ini bukan tanpa alasan, rencana pembangunan beach club yang akan di garap oleh Rans Group dibangun di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).
Sejumlah pakar dan pengamat lingkungan menilai wacana tersebut dapat berpotensi merusak lingkungan walaupun dengan dalih ingin menggerakan pariwisata maldinilai.
BACA JUGA:Wow! Band Raffi Ahmad Dibayar Rp600 Juta Hadiri Ultah Selebgram
Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menjelaskan bahwa pada dasarnya, setiap investasi harus memperhatikan aturan yang berlaku dan juga aspek-aspke lain yang tidak bisa di kesampingkan.
Sebab baginya mengenai ivestasi bukan hanya dari sisi keuntungan dan juga aspek ekonomi. Tapi harus memperhatikan aspek lai seperti ingkungan sosial, dan tata kelola itu juga bagian yang penting.
"Bukan hanya dari sisi keuntungan, bukan hanya dari sisi aspek ekonomi, tapi juga aspek-aspek lain itu penting. Aspek lingkungan, sosial penting, tata kelola itu juga penting," kata Faisal melalui keterangan yang dikutip dari Disway.id pada Jumat, 19 Januari 2024.
Hal ini berlaku untuk semua, termasuk dengan konteks pembangunan beach club yang akan dijalankan oleh Raffi Ahmad di kawasan Gunung Kidul, Jogja.
Dijelaskan, bahwa yang menjadi pertimbangan bukanlah tentang mendapatkan investasi sebanyak-banyaknya dengan harus mengabaikan beberapa pertimbangan dari aspek lain.
Sebab tidak hanya investasi itu sendiri, baginya tidak sedikit masyarakat yang juga dirugikan.
"Karena ada dampaknya juga nanti bukan hanya lingkungan sendiri, tapi juga ke masyarakat dan investasi itu sendiri. Karena tidak sedikit masyarakat yang juga dirugikan," jelasnya.
BACA JUGA:Heboh! Ariel Noah Ditantang Raffi Ahmad di Ring Tinju: Kamu Pendukung Siapa?
BACA JUGA:Gempa M 4,8 Guncang Air Bangis Pasaman Barat, Getaran Terasa Hingga Padang!
Faisal membandingkan investasi pembangunan smelter di Sulawesi Utara, dimana kawasan yang sebelumnya tidak berpenduduk setelah adanya pembangunan investasi justru menjadi banyak dan bisa menyerap tenaga kerja.
"Tapi di sisi yang lain masyarakat yang lebih dulu bekerja di situ mata pencahariannya sebagai nelayan, sebagai petani, kemudian rusak lahannya, rusak juga perairannya ini jadi tidak mendapatkan penghasilan sebagaimana dulu investasi belum masuk atau belum dibangun, jadi ini merugikan bagi kalangan ini dan mereka tidak bisa serta-merta bisa jadi tenaga kerja di situ," kata Faisal.