Gubernur Aceh Muzakir Hapus QR Code Pembelian BBM Subsidi, Pertamina: Itu Kebijakan Pusat

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Gubernur Aceh 2025-2030 Muzakir Manaf membuat kebijakan pertamanya yang mengejutkan, yaitu menghapus sistem QR Code pada pembelian BBM subsidi di SPBU.

Dalam pidato perdananya di hadapan tamu undangan dan masyarakat, ia menegaskan bahwa sistem QR Code atau barcode yang selama ini diterapkan di seluruh SPBU di Aceh akan dihapus.

Keputusan ini langsung menarik perhatian publik, mengingat sistem QR Code telah diterapkan sebagai bagian dari mekanisme distribusi BBM subsidi yang lebih terkontrol. 

Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Susanto Agust Santria menegaskan bahwa mekanisme pembelian BBM bersubsidi menggunakan barcode merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran. 

“Kami menghormati pernyataan Gubernur Aceh terkait pembelian BBM JBT Subsidi Biosolar dan JBKP Pertalite menggunakan barcode," ujar Susanto kepada Disway grup radarpena.co.id, Kamis 13 Februari 2025.

BACA JUGA:Kabar Baik! Pengemudi Ojol Dipastikan Tetap Dapat BBM Subsidi

BACA JUGA:Tok! Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Vonis Harvei Moeis Jadi 20 Tahun Penjara dan Ganti Kerugian Rp420 M

"Secara paralel, kami juga berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme barcode adalah sistem pencatatan elektronik yang memungkinkan Pertamina melaporkan kepada pemerintah siapa saja yang menggunakan BBM bersubsidi. 

Hingga saat ini kata Susanto, jumlah kendaraan yang telah terdaftar dalam Program Subsidi Tepat Sasaran di Aceh mencapai 71.775 untuk BBM Biosolar dan 150.413 untuk BBM Pertalite.

“Pembelian BBM Subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia," ujarnya.

"Tujuan utamanya adalah agar BBM subsidi tersalurkan sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, serta untuk mencegah dan meminimalisir penyelewengan,” sambung Susanto.

Susanto juga menambahkan bahwa pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar tanpa kendala. 

"Bahkan, Aceh menjadi salah satu provinsi yang lebih dahulu menerapkan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite dibanding daerah lain," tandasnya.(sabrina)

Sumber: