Mengomentar Keanggotaan BRICS, Ketua Kadin Anindya Bakrie Sebut Indonesia Bebas Aktif

Mengomentar Keanggotaan BRICS, Ketua Kadin Anindya Bakrie Sebut Indonesia Bebas Aktif

Indonesia secara konstitusi adalah bebas aktif, tanpa berpihak ke kelompok tertentu.--

RADARPENA.DISWAY.ID - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, turut memberikan respon terkait keanggotaan Indonesia dalam blok ekonomi BRICS.

Ketum Anindya Bakrie menyampaikan, Indonesia secara konstitusi adalah bebas aktif, tanpa berpihak ke kelompok tertentu.

"Jadi kita tidak mempunyai suatu aliansi khusus baik ke satu sisi atau sisi yang lain. Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana," katanya di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Pusat, Jumat, 1 November 2024.

Mengacu hal itu, Anindya menekankan kerja sama multilateral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA JUGA: Dukung Program Penghapusan Utang UMKM, Ketua KADIN akan Bentuk Satgas

BACA JUGA:Akan Tindak 300 Pengusaha Nakal di Indonesia, Hashim Djojohadikusumo: Semoga Tak Ada di KADIN

"Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas itu perdagangan," paparnya

"Nah, ini dua sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangunaliasi dengan negara-negara lain, tapi secara multilateral," sambungnya.

Namun, menurutnya, keanggotaan di BRICS menawarkan potensi bagi Indonesia dalam hal investasi dan perdagangan.

Anindya juga mencatat bahwa BRICS terdiri dari negara-negara besar yang memiliki potensi untuk menghindari jebakan pendapatan menengah.

Meskipun ada anggapan bahwa keanggotaan di BRICS dapat mengasosiasikan Indonesia dengan satu kubu tertentu.

"Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," tambahnya.

Anindya Bakrie menjelaskan bahwa Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum internasional, termasuk APEC, G20, dan IPAF, serta sedang dalam proses aksesi ke OECD.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: