Cermati Pengelolaan Perbatasan Negara, Ini 4 Arahan Ketua Pengarah BNPP Hadi Tjahjanto di Rakordal 2024

Arahan yang pertama, kementerian/lembaga anggota BNPP diimbau agar terus menjaga komitmen dan mengimplementasikan program pembangunan perbatasan tahun 2024 sesuai RPJM Nasional Tahun 2020–2024, yang telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, dan Renduk PBWN-KP Tahun 2020–2024. 

Kedua, lanjut Menko Hadi, dalam rangka perencanaan pembangunan perbatasan tahun 2025 –2029, perlu dilakukannya pencermatan terhadap sasaran dan target pembangunan perbatasan yang belum tercapai sehingga keberlanjutannya dapat terakomodir dalam rencana pembangunan ke depan.

"Selanjutnya dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, saya berharap kita kritis melihat kebutuhan aktual di perbatasan, sehingga visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dapat diwujudkan," terang Menko Hadi lagi.

Arahan ketiga yang disampaikan Menko Hadi, yakni, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, agar seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP teguh menjaga komitmen serta menetapkan program pembangunan perbatasan dalam masing-masing rencana kerjanya. 

BACA JUGA:

• Resmi! Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Sebagai Plt Menko Polhukam Gantikan Mahfud MD

Menko Hadi menyampaikan arahan keempat yakni, keamanan merupakan stimulus bagi terlaksananya pembangunan. "Oleh karenanya seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah perlu mewaspadai potensi ancaman dan gangguan yang masuk melalui perbatasan,"pungkas Menko Hadi. 

Sebelumnya, dalam membuka Rakordal Tahun 2024, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel selaku Ketua Tim Pengawas DPR RI Tentang Pembangunan Perbatasan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP juga turut menyampaikan kata sambutan. 

Selain itu Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon di awal acara turut memberikan laporan awal teknis pelaksanaan Rakordal Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2024.

Turut hadir adalam acara ini adalah 62 pejabat kementerian dan lembaga teknis yang bertugas dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara; 18 orang Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi; dan 54 orang Kepala BPPD Kabupaten/Kota .

Selain itu hadir juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/ kota sebanyak 54 orang dan camat yang berada di Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan perbatasan negara sebanyak 54 orang. 168 camat di Lokpri lainnya akan menyimak pembahasan secara daring. (*)

 

Sumber: