Indonesia dan China Mantap untuk Dukung Penuh Palestina Jadi Anggota PBB
Menlu Retno Marsudi.-Foto: Instagram.com/BerbagaiSumber-
JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Indonesia dan China dukung penuh Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi di Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024.
Konflik di Gaza menjadi salah satu topik utama dalam diskusi bilateral kedua menteri luar negeri itu. "Dan tadi dari Menteri Luar Negeri Wang Yi juga mengatakan bahwa RRT [Republik Rakyat Tiongkok/China], dalam hal ini Indonesia juga, akan mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB," ujar Menlu Retno saat melakukan konferensi pers di Gedung Nusantara, Kemlu RI.
"Menlu Wang Yi juga mengatakan bahwa RRT (China), dalam hal ini Indonesia juga, akan mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB," ujarnya melanjutkan.
Selain masalah Palestina, menurut Retno Marsudi, kedua negara membahas situasi di Timur Tengah ketika Iran melancarkan serangan balasan kepada Israel.
BACA JUGA:
- Semua ASN Akan Dipindahkan ke IKN, MenPAN-RB: Bukan Soal Pindah Tempat Kerja Saja
- Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara, Maskapai Diimbau Beri Kompensasi Penumpang
Retno mengatakan, baik Indonesia maupun China, memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya semua pihak menahan diri dan melakukan deskalasi.
Bersama China, Indonesia menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara, yaitu Palestina yang merdeka dan terpisah dari Israel. Oleh sebab itu, Beijing dan Jakarta menyatakan dukungan agar Palestina diterima sebagai anggota PBB.
Wang menjelaskan, China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB terus mengupayakan resolusi gencatan senjata di Gaza. Hal ini tercapai dengan Resolusi Ke-27.
Akan tetapi, Amerika Serikat bersikap abstain meski kemudian menyatakan resolusi itu tidak mengikat. Washington memveto seluruh resolusi DK PBB terkait Palestina yang dikeluarkan sebelum Resolusi Ke-27.
Padahal, semua resolusi DK PBB bersifat mengikat. Hal itu ditekankan kembali oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Ia mengimbau agar seluruh negara anggota PBB mengutamakan kemanusiaan di Gaza. Hukum internasional harus ditegakkan dengan komitmen menyeluruh.
"DK PBB bukan ajang hegemoni negara-negara besar. Semuanya harus rendah hati menjalankan resolusi. Sebaiknya, para pejabat AS belajar kembali mengenai hukum internasional," ujar Wang.
BACA JUGA:
- 3 Ruas Tol Masih Berlakukan Diskon Tarif Tol 20 Persen hingga Besok, Mana Saja?
- Dari KPK hingga BMKG, Ini Daftar 38 Lembaga/Kementrian Pindah Pertama ke IKN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: